Berita

Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Wawancara

WAWANCARA

Dorodjatun Kuntjoro Jakti: BBM Ikuti Harga Pasar, Ada Sisa Dana Untuk Bangun Rumah Sakit & Sekolah

MINGGU, 25 JANUARI 2015 | 10:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti belum bisa memprediksi sampai kapan harga minyak dunia turun.

Yang jelas, Guru Besar Universitas Indonesia itu menilai, tu­runnya harga minyak dunia akibat 'perang' antara Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara peng­hasil minyak di Timur Tengah.

"Gara-gara harga minyak dunia itu turun, maka sudah sewajarnya harga BBM (bahan bakar minyak) di Indonesia juga turun," ujar Dorodjatun Kuntjoro Jakti kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis, (22/1).


Menurut Dorodjatun, kalau menerapkan harga pasar, maka harga BBM itu mengikuti harga minyak dunia. Sejak enam bulan lalu, harga minyak mentah terus turun. Ini terjadi karena perebutan pasar. AS saat ini terus menin­gkatkan produksi minyaknya melalui revolusi teknologinya. Jika negara-negara OPEC mengurangi produksinya untuk menjaga harga minyak dunia, maka AS akan masuk di pasar internasional dengan memasarkan minyak hasil produksinya dengan harga yang lebih murah.

"Kalau harga internasional turun, harga BBM di Indonesia juga harus turun. Tapi kalau naik, ya naik lagi. Itu normal di seluruh dunia," paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Bagaimana APBN dengan kondisi seperti ini?
Memakai sistem itu, tentu menyisakan dana di APBN. Ini bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan dan sebagainya. Seharusnya dari du­lu BBM mengikuti harga pasar seperti itu. Kalau harga dunia naik, ya otomatis naik juga. Kalau turun, ya turun. Jadi harus siapkan jaringan sisialnya.

Caranya bagaimana?

Kalau buat saya, jaringan pengaman sosial itu harus per­manen. Misalnya, memberikan dana kepada yang memang membutuhkan secara langsung.

Harga BBM sudah turun tapi ongkos transportasi dan harga sembako belum turun, ini bagaimana?
Kan harus ada waktu ya. Dalam ekonomi itu semua pakai ru­mus kumulatif. Tidak ada yang namanya gebrakan. Selalu ada awalnya, kadang-kadang lambat kadang-kadang cepat. Seperti pohonlah tumbuhnya. Jadi ini kan baru kurang dari satu minggu, ng­gak bisalah langsung turunnya.

Soal pembangunan infrastruktur, bagaimana?
Bagi pembangunan infrastruk­tur yang terpenting jangan ter­petak di daerah-daerah yang sudah maju. Pemerintah harus mengu­tamankan yang daerah-daerah di luar Jawa. Saya kita itu.

Kalau harga minyak dunia melambung tinggi, berarti pemerintah menaikkan har­ga BBM, bukankah ini ber­dampak inflasi?
Bisa saja menaikkan harga BMM tanpa ada risiko terhadap dampak inflasi yang tinggi. Bahkan tidak menutup kemung­kinan inflasi malah turun.

Berdasarkan pengalaman saat menjadi Menko Perekonomian di era pemerintahan Megawati, langkah yang tempuh sebelum menaikkan harga BBMi dengan menaikkan harga pembelian petani (HPP).

Inflasi kala itu tidak melam­bung, meski harga BBM naik dua kali di tahun yang sama.

Kenapa bisa begitu?
Ketika HPP beras dinaikkan, petani lebih terpicu untuk menanam padi, sehing­ga ketika harga BBM sub­sidi dinaikkan, bisa diim­bangi dengan surplus beras.Waktu itu harga gabah naik dua kali lipat. Saat harga BBM di­naikkan, pas panen dan surplus. Jadi kalau ekonomi meningkat, naikkan harga BBM juga tidak masalah.

Apa harga pangan pendorong utama inflasi?
Pendorong utama inflasi adalah harga pangan yang cenderung tinggi. Saat pangan bisa dijaga dan kebutuhannya bisa dipenuhi, maka inflasi juga akan terkendali meski ada pemicu dari kebijakan harga yang diatur pemerintah. Namun tentu tidak hanya seba­tas pada beras, juga komoditas pangan lainnya. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya