Berita

dradjad h wibowo/net

Waketum PAN: DPR, Polri dan Kejagung Harus Proaktif Periksa Tuduhan Hasto pada Samad

JUMAT, 23 JANUARI 2015 | 06:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hal paling mengkhawatirkan dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers terkait dengan sepak terjang Abraham Samad saat Pilpres 2014 adalah tuduhan mengenai adanya penyadapan terhadap satu hal yang di luar perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, kepada Kantor Berita Politik beberapa saat lalu (Jumat, 23/1).

"Penyadapan di luar perkara ini adalah tuduhan abuse of power dan pelanggaran privasi yg luar biasa serius," ungkap Dradjad H Wibowo.


Menuru Dradjad, tingkat keseriusan tuduhan Hasto ini sama dengan kasus-kasus yang dibuka Edward Snowden, meski skalanya jauh lebih kecil.

"Saya rasa DPR, Polri dan Kejagung harus proaktif memeriksa tuduhan Hasto tersebut," tegas Dradjad.

Meskipun sulit, sambung Dradjad, tapi secara teknis bisa dilakukan pembuktian terhada benar tidaknya ada penyadapan di luar perkara tersebut. Dan jejak digitalnya bisa ditelusuri oleh para ahli.

Dalam jumpa pers Kamis kemarin (22/1), Hasto mengatakan dirinya bersama elitePDIP dan Partai Nasdem serta beberapa tokoh politik yang kini sudah menjadi menteri di Kabinet Kerja, pernah bertemu dengan Abraham Samad, bahkan sampai lebih dari lima kali. Pertemuan tersebut kerap dilakukan di apartemen mewah di wilayah SCBD Sudirman, Jakarta bernama The Capital Residences.

Uniknya, kata Hasto, Abraham Samad selalu menggunakan topi dan masker di setiap pertemuan rahasia itu. Tak hanya itu, Hasto terkejut karena ternyata telepon seluler miliknya pun sudah disadap oleh tim Abraham Samad di masa jelang Pilpres itu.

"HP saya disadap, makanya Abraham Samad tahu semua percapakan kami. AS juga tahu jika dirinya tidak akan menjadi cawapres Jokowi lewat alat penyadapnya," ujar Hasto. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya