Menteri Yasonna: Komjen Budi Berhak Memprotes Status Tersangkanya

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, siapapun termasuk Komjen Budi Gunawan berhak mengajukan gugatan pra peradilan.

"Kalau mengajukan praperadilan kan hak setiap orang, kalau pak BG merasa ada haknya yang terzolimi, ada haknya dan celah hukum untuk mengajukan pengadilan itu haknyalah," tegas Yasonna saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Sebagai negara hukum, Yasonna menambahkan bahwa ada tiga prinsip dasar hukum yang perlu diketahui. Pertama adalah supremasi hukum, di mana hukum harus berdaulat dan bukan kekuasaan.

"Kedua adalah equality before the law, di mana  semua sama di mata hukum dari  jenderal, pemulung, everybody sama," sambungnya.

Ketiga, lanjut Lasonna, dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang ada.

"Jadi kalau misalnya ditengarai seorang tersangka penetapannya (tersangka KPK) dengan prosedur pengadilan yang nggak sesuai hukum, dia bisa mengajukan hak untuk memprotes, jadi harus sesuai dengan hukum," tandasnya.[wid]