Berita

ilustrasi

Hukum

KPK harus Tetap Prioritaskan Pengusutan Kasus BLBI

SENIN, 19 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Langkah KPK yang ingin menyelesaikan kasus BLBI disambut baik. Karena kasus itu merupakan kejahatan ekonomi yang sudah lama terjadi namun hingga saat ini pengusutannya belum juga tuntas.

Aktivis Koalisi Anti-Utang, Dani Setiawan, mengungkapkan, untuk menangani kasus tersebut, KPK harus menyelesaikan kerangka hukum terlebih dahulu. Karena Tidak  mudah mencari bukti- bukti kasus yang telah merugikan negara ratusan triliunan tersebut.

"Banyak obligor dilindungi atas nama hukum," jelas Dani saat dihubungi (Senin, 19/1).


Namun, dia yakin KPK bisa menemukan bukti pelanggaran dan bahkan dapat cepat membongkarnya dalam waktu cepat. Syaratnya, KPK harus fokus, perlu komitmen kuat dan keseriusan.

"Saya berharap KPK serius menuntaskannya. Semoga saja KPK tidak memiliki interest politik sehingga bisa menghambat penanganannya. Saya berharap kasusnya bisa diselesaikan secepatnya," ungkap Dani.

Dia menuturkan penuntasan kasus BLBI sangat penting. Selain untuk mengembalikan kerugian negara, agar bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang.

Hal senada disampaian aktivis senior Marwan Batubara. Dia berharap, penanganan kasus BLBI tetap menjadi prioritas kendati KPK juga tengah menangani kasus besar seperti kasus rekening tidak wajar Komjen Budi Gunawan.

Pasalnya, saat ini negara masih  membayar utang pinjaman puluhan triliun setiap tahun dan utang itu baru lunas pada tahun 2033. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pada koruptor BLBI sangat penting karena kasus itu sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.

"Lihat saja mereka yang diduga menjadi para pelakunya hidup sejahtera tanpa terusik masalah hukum, punya banyak bisnis. Sementara banyak rakyat hidup miskin akibat kejahatan mereka," demikian Marwan yang juga Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) ini. [zul]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya