Berita

ilustrasi

Hukum

KPK harus Tetap Prioritaskan Pengusutan Kasus BLBI

SENIN, 19 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Langkah KPK yang ingin menyelesaikan kasus BLBI disambut baik. Karena kasus itu merupakan kejahatan ekonomi yang sudah lama terjadi namun hingga saat ini pengusutannya belum juga tuntas.

Aktivis Koalisi Anti-Utang, Dani Setiawan, mengungkapkan, untuk menangani kasus tersebut, KPK harus menyelesaikan kerangka hukum terlebih dahulu. Karena Tidak  mudah mencari bukti- bukti kasus yang telah merugikan negara ratusan triliunan tersebut.

"Banyak obligor dilindungi atas nama hukum," jelas Dani saat dihubungi (Senin, 19/1).

Namun, dia yakin KPK bisa menemukan bukti pelanggaran dan bahkan dapat cepat membongkarnya dalam waktu cepat. Syaratnya, KPK harus fokus, perlu komitmen kuat dan keseriusan.

"Saya berharap KPK serius menuntaskannya. Semoga saja KPK tidak memiliki interest politik sehingga bisa menghambat penanganannya. Saya berharap kasusnya bisa diselesaikan secepatnya," ungkap Dani.

Dia menuturkan penuntasan kasus BLBI sangat penting. Selain untuk mengembalikan kerugian negara, agar bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang.

Hal senada disampaian aktivis senior Marwan Batubara. Dia berharap, penanganan kasus BLBI tetap menjadi prioritas kendati KPK juga tengah menangani kasus besar seperti kasus rekening tidak wajar Komjen Budi Gunawan.

Pasalnya, saat ini negara masih  membayar utang pinjaman puluhan triliun setiap tahun dan utang itu baru lunas pada tahun 2033. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pada koruptor BLBI sangat penting karena kasus itu sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.

"Lihat saja mereka yang diduga menjadi para pelakunya hidup sejahtera tanpa terusik masalah hukum, punya banyak bisnis. Sementara banyak rakyat hidup miskin akibat kejahatan mereka," demikian Marwan yang juga Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) ini. [zul]

Populer

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

Indonesia Vs Bahrain Imbang 2-2, Kepemimpinan Wasit Menuai Kontroversi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59

Mantan Kepala Bakamla Angkat Bicara soal Polemik Coast Guard

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:41

UPDATE

Panggung Rakyat di Sudirman Mulai Gelar Dangdutan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:52

Dosen UIN Sutha Bedah Keseimbangan Masalah Gender Guru PAUD dan TK

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:27

Dubes Mesir Apresiasi Budi Daya Udang Vaname di Sulteng

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:14

Spanduk Terima Kasih Jokowi dan Selamat Bekerja Prabowo-Gibran Hiasi Jalanan Jakarta

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:14

Besok Pelantikan Presiden, Menhub Minta KRL Tidak Berhenti di Manggarai

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:06

Buka Tutup Jalan Diberlakukan Saat Iring-iringan Presiden dan Wapres Menuju Istana

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:58

IMM-Markija Gelar Program Dahlan Global Leaders

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:57

MPR: Alhamdulillah Anies dan Ganjar Hadir di Pelantikan Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:40

Ketua MPR Minta Maaf Pelantikan Prabowo-Gibran bakal Bikin Macet

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:35

PN Jaktim Kabulkan Gugatan Supplier CPO atas Sengkarut Agribisnis Astra

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:34

Selengkapnya