Berita

PPP Dorong Pemerintah Segera Laksanakan Hukuman Mati

SENIN, 19 JANUARI 2015 | 08:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kejahatan narkotik merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, yang bisa membunuh kehidupan suatu bangsa. Karena itu, kejahatan yang bahkan melibatkan sindikat internasional ini, tidak bisa disamakan dengan perkara pembunuhan biasa atau membunuh karena motivasi untuk membela diri.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sofwat Hadi, terkait dengan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika. Sofwar pun menegaskan bahwa hukuman mati dibenarkan di Indonesia. Dan hal ini sesuai dengan UUD 1945 serta sesuai dengan ajaran Islam yang mengenakan hukuman mati dalam perkara tertentu.

"Indonesia sekarang sudah menjadi pangsa pasar narkotik sindikat Internasional yang besar dan sangat menguntungkan. Tetapi hukuman terhadap pelaku kejahatan narkotik di Indonesia dianggap ringan dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia," kata Sofwat dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 19/1).


Di Singapura, mantan anggota DPD RI ini melanjutkan, pada tahun 2014 ada ratusan narapidana yang telah dihukum mati dalam kasus narkotik.

"Wajar PPP mendukung dan mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan rencana hukuman mati tahap berikutnya terhadap bandar dan pengedar narkotik, terutama yang terlibat jaringan internasional yang sudah lebih dari lima tahun di penjara," demikian Sofwat. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya