Berita

budi gunawan/net

Hukum

Budi Gunawan Harus Desak KPK Tuntaskan Kasusnya

MINGGU, 18 JANUARI 2015 | 12:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan membuat kesempatannya menjadi Kapolri tidak pupus walaupun ia berstatus tersangka korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, menyatakan, Budi Gunawan masih berpeluang dilantik Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri asal kasusnya di KPK cepat diselesaikan dan status tersangkanya bisa secepatnya dianulir oleh pengadilan.

"Sebab, apabila KPK tidak memiliki cukup bukti menjerat Budi Gunawan di pengadilan, Budi Gunawan akan mudah mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik KPK dalam persidangan dan menuntut diberikannya vonis bebas di Pengadilan," kata Martin kepada Kantor Berita Politik , sesaat lalu (Minggu, 18/1).


Apabila Pengadilan Tipikor memutus bebas dan pengadilan di atasnya memperkuat vonis bebas tersebut, maka tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tetap menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Oleh karena itu, diteruskan Martin, Komjen Budi Gunawan harus aktif mendorong KPK menuntaskan kasusnya.

"KPK jangan dibiarkan berlama-lama menanganinya, bisa sampai setahun baru diajukan ke pengadilan sehingga menggantung pelantikannya sebagai Kapolri yang sudah disetujui oleh DPR," terangnya.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya