Berita

budi gunawan/net

Hukum

Budi Gunawan Harus Desak KPK Tuntaskan Kasusnya

MINGGU, 18 JANUARI 2015 | 12:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan membuat kesempatannya menjadi Kapolri tidak pupus walaupun ia berstatus tersangka korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, menyatakan, Budi Gunawan masih berpeluang dilantik Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri asal kasusnya di KPK cepat diselesaikan dan status tersangkanya bisa secepatnya dianulir oleh pengadilan.

"Sebab, apabila KPK tidak memiliki cukup bukti menjerat Budi Gunawan di pengadilan, Budi Gunawan akan mudah mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik KPK dalam persidangan dan menuntut diberikannya vonis bebas di Pengadilan," kata Martin kepada Kantor Berita Politik , sesaat lalu (Minggu, 18/1).


Apabila Pengadilan Tipikor memutus bebas dan pengadilan di atasnya memperkuat vonis bebas tersebut, maka tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tetap menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Oleh karena itu, diteruskan Martin, Komjen Budi Gunawan harus aktif mendorong KPK menuntaskan kasusnya.

"KPK jangan dibiarkan berlama-lama menanganinya, bisa sampai setahun baru diajukan ke pengadilan sehingga menggantung pelantikannya sebagai Kapolri yang sudah disetujui oleh DPR," terangnya.[wid]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya