Belum genap 100 hari menjabat sebagai presiden RI, kebijakan ditempuh Joko Widodo dinilai sudah banyak blunder, bahkan mengenyampingkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Pertama, dapat kita lihat dari kebijakannya menaikkan harga BBM di tengah harga bakar dunia menurun," papar pemerhati politik dari The Indonesian Reform, Martimus Amin kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu (Minggu, 18/1).
Kemudian, Jokowi menurunkan harga BBM dari premium semula Rp 7.600 dari Rp 8.500 per liter, dan Solar dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.250 per liter. Kini harga BBM kembali diturunkan. Harga Premium menjadi Rp 6.600 per liter dan Solar menjadi Rp 6.400 per liter yang mulai berlaku hari Senin besok.
Ia menilai kebijakan Jokowi menaikkan dan menurunkan harga BBM yang ditempuh secara gegabah telah menyebabkan harga bahan pokok, tarif angkutan umum, serta harga produk industri yang membumbung naik tidak mau turun kembali. Meski harga BBM sudah diturunkan sebanyak dua kali.
"Kedua, catatan kami di sini soal pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman yang masih lama berakhir masa jabatannya dan pengusulan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai penggantinya," terangnya lebih lanjut.
Pergantian Kapolri ini telah menimbulkan kontroversi berkepanjangan atas ditetapkan status tersangka calon Tribharta 1 usulan Jokowi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Momen penetapan status tersangka Komjen BG bersamaan proses
fit and proper test Komisi II DPR dalam menindaklanjuti surat presiden. Setelah DPR RI menyetujui malah Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Plt. Kapolri yakni Komjen Badrudin Haiti.
Blunder yang dilakukan Jokowi lebih jauh lagi, menurut Martimus, terkait pemberhentian Kapolri Sutarman dan pengangkatan Plt. Kapolri itu ternyata juga tidak pernah meminta persetujuan DPR sesuai diatur UU 2/2002 Tentang Kepolisian.
"Kalau Presiden Jokowi terus menempuh kebijakan seperti ini, maka kita tak dapat membayangkan kekacauan apa lagi yang akan terjadi pada sistem ketatanegaraan kita," demikian mantan caleg DPRD Gerindra ini.
[wid]
