Berita

joko widodo/net

Hukum

Jokowi, Awas Terjebak Keputusan Politik Komisi III

JUMAT, 16 JANUARI 2015 | 03:50 WIB | LAPORAN:

Secara aklamasi, DPR RI telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Keputusan Komisi III, yang disusul keputusan paripurna DPR, menabrak status tersangka korupsi yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI), Petrus Selestinus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus jeli dalam menyikapi Keputusan DPR yang menyetujui Komjen Budi Gunawan. Dukungan Komisi III DPR bisa jadi merupakan sebuah jebakan politik terhadap Jokowi.

"Jika Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, maka Jokowi akan diperhadapkan dengan kewenangan KPK berdasarkan undang-undang.KPK diberi wewenang untuk memerintahkan atasan langsung tersangka untuk diberhentikan sementara dari  jabatannya," ungkap Petrus dalam keterangan persnya.


Lanjutnya, pilihan terbaik bagi Jokowi adalah tetap mengucapkan terima kasih kepada Komisi III, namun menolak melantik Komjen Budi Gunawan dan meminta Kapolri Sutarman untuk memberhentikan Komjen Budi Gunawan dari jabatannya di Mabes Polri.

TPDI juga mengkritik sikap Fraksi PDI Perjuangan di DPR, khususnya anggota fraksi PDIP di Komisi III, Trimedya Panjaitan, yang mendesak Presiden Jokowi agar tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sikap Trimedya Panjaitan dinilai mencerminkan suasana batin PDIP yang masih kuat membangun rezim korupsi ketika kekuasaan dan kesempatan di depan mata.

"PDIP seharusnya mengambil inisiatif memelopori pengembalian surat usul calon Kapolri atas nama Komjen Budi Gunawan untuk ditinjau kembali, namun mereka justru mengambil sikap seakan akan menjerumuskan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dengan memaksakan Jokowi harus tetap melantik Komjen Budi Gunawan," ujar Petrus.

Ia memuji Partai Demokrat yang sangat cerdas melihat realitas politik bahwa DPR dan Presiden dihadapkan pada seorang calon penegak hukum tertinggi yang berstatus tersangka, yang kelak membahayakan kepentingan dan kelanjutan pemberantasan korupsi.

"Jokowi juga harus mewaspadai anak-anak muda kader PDIP yang ada di sekitar ring satu Jokowi yang kebanyakan berwatak pragmatis dan bermental KKN. Jika  Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, maka Jokowi telah menciderai visi Nawa Cita," jelasnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya