Berita

joko widodo/net

Hukum

Jokowi, Awas Terjebak Keputusan Politik Komisi III

JUMAT, 16 JANUARI 2015 | 03:50 WIB | LAPORAN:

Secara aklamasi, DPR RI telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Keputusan Komisi III, yang disusul keputusan paripurna DPR, menabrak status tersangka korupsi yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI), Petrus Selestinus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus jeli dalam menyikapi Keputusan DPR yang menyetujui Komjen Budi Gunawan. Dukungan Komisi III DPR bisa jadi merupakan sebuah jebakan politik terhadap Jokowi.

"Jika Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, maka Jokowi akan diperhadapkan dengan kewenangan KPK berdasarkan undang-undang.KPK diberi wewenang untuk memerintahkan atasan langsung tersangka untuk diberhentikan sementara dari  jabatannya," ungkap Petrus dalam keterangan persnya.


Lanjutnya, pilihan terbaik bagi Jokowi adalah tetap mengucapkan terima kasih kepada Komisi III, namun menolak melantik Komjen Budi Gunawan dan meminta Kapolri Sutarman untuk memberhentikan Komjen Budi Gunawan dari jabatannya di Mabes Polri.

TPDI juga mengkritik sikap Fraksi PDI Perjuangan di DPR, khususnya anggota fraksi PDIP di Komisi III, Trimedya Panjaitan, yang mendesak Presiden Jokowi agar tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sikap Trimedya Panjaitan dinilai mencerminkan suasana batin PDIP yang masih kuat membangun rezim korupsi ketika kekuasaan dan kesempatan di depan mata.

"PDIP seharusnya mengambil inisiatif memelopori pengembalian surat usul calon Kapolri atas nama Komjen Budi Gunawan untuk ditinjau kembali, namun mereka justru mengambil sikap seakan akan menjerumuskan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dengan memaksakan Jokowi harus tetap melantik Komjen Budi Gunawan," ujar Petrus.

Ia memuji Partai Demokrat yang sangat cerdas melihat realitas politik bahwa DPR dan Presiden dihadapkan pada seorang calon penegak hukum tertinggi yang berstatus tersangka, yang kelak membahayakan kepentingan dan kelanjutan pemberantasan korupsi.

"Jokowi juga harus mewaspadai anak-anak muda kader PDIP yang ada di sekitar ring satu Jokowi yang kebanyakan berwatak pragmatis dan bermental KKN. Jika  Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, maka Jokowi telah menciderai visi Nawa Cita," jelasnya. [ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya