Pemerintah Didesak Bentuk Dewan Etik Independen

. Ketua Presideum Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pemerintah dan DPR harus segera membentuk Dewan Etik Independen untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Hal ini menurutnya karena banyak kejanggalan yang terlihat sangat nyata dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

"Perlu ada dewan etik independen dan ini harus dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, karena banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka Budi Gunawan, tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak ada saksi lain maupun dua alat bukti yang ditunjukkan oleh KPK," ujar Neta kepada wartawan Kamis (15/1).

Selain itu dalam setiap kasus gratifikasi, seperti yang dituduhkan pada Budi Gunawan dalam kasus rekening gendutnya, maka seharusnya KPK harus memiliki dua tersangka yaitu penerima dan pemberi gratifikasi.

"Keanehan ini yang harus disidik dewan etik. Jadi KPK tidak bisa semena-mena melakukan apa saja yang mereka mau lakukan," tegasnya.

Selain itu Dewan Etik juga perlu dibentuk terkait dengan foto orang yang mirip dengan Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia. Hal ini menurutnya adalah persoalan serius terkait moral pimpinan KPK. Samad tentunya harus mundur jika foto ini memang benar karena moralitasnya tentunya sangat dipertanyakan.

"Dewan etik ini perlu, foto-foto itu harus dibuktikan keasliannya. Samad jangan hanya dibiarkan membantah saja. Kalau memang ada pencemaran nama baik, lapor dong ke polisi, minta polisi tangkap penyebar foto yang menurut Samad rekayasa. Kalau tidak yah ini harus diselidiki dewan etik, kalau terbukti, maka Samad harus mundur. Jangan sampai kasus Antasari terulang," paparnya.

Dia pun berharap partai-partai yang sudah pernah dipermalukan oleh KPK terhadap isu perempuan diseputaran para kadernya yang dijadikan tersangka oleh KPK untuk bergerak. "Kan banyak para tersangka korupsi dibongkar juga permainan perempuannya. Mereka harusnya bergerak melawan Samad karena apa yang dilakukan Samad diluar etika pimpinan lembaga negara," tandasnya. [rus]