Berita

Aburizal Bakrie

Wawancara

WAWANCARA

Aburizal Bakrie: Perundingan Tetap Bisa Dilakukan Meski Pengadilan Keluarkan Putusan

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | 10:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kubu Aburizal Bakrie masih serius menjalani upaya islah dengan kubu Agung Laksono meski Senin (12/1) lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Proses perundingan dengan kubu Agung Laksono masih terus berlanjut. Tapi proses pengadilan juga berlanjut,’’ kata Ketua Umum Partai Golkar ver­si Munas Bali, Aburizal Bakrie, di Jakarta, Selasa (13/1).

Sebelumnya, kubu Aburizal Bakrie melakukan gugatan balik kepada kubu Agung Laksono ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pemben­tukan Presidium Penyelamat Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono.


Proses perundingan bisa ber­jalan bersama-sama. Islah bisa terjadi setelah pengadilan,” tegas Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie.

Berikut kutipan lengkapnya:

Bagaimana proses islah?
Islah jalan terus, pegadilan jalan terus.

Apa islah mungkin dilak­sanakan? Bukankah gugatan itu mengganggu?
Perundingan tetap jalan terus meski kita ajukan gugatan. Kubu Pak Agung kan mengajukan gugatan juga, dan perundingan belum dicabut juga kan.

Apa poin yang Anda gugat ke pengadilan?
Tentang poin-poin bahwa yang sah itu hasil Munas yang di Bali.

Kalau perundingan tidak membuahkan hasil bagaima­na?

Itu kan ada putusan tiga bulan selesai. Jadi siapapun menang setelah putusan pengadilan tetap bisa islah.

Kalau kubu Anda menang, berarti merangkul kubu Agung Laksono?
Kalau kita menang, kita akan merangkul mereka, tapi keten­tuannya dari kita. Andaikan kubu Pak Agung yang menang, mereka tentunya yang menentukan.

Anda sudah menemui Wapres Jusuf Kalla yang merupakan bekas Ketua Umum Partai Golkar, ada apa?
Senin (12/1) malam saya bertemu Pak JK (Jusuf Kalla). Bahas tentang negara, BBM, dan masalah Golkar. Kan be­liau mantan Ketum Golkar dan sekarang masih anggota Golkar.

Apa hasilnya?
Kami melaporkan sudah men­gajukan gugatan ke pengadilan. Proses perundingan berjalan secara bersama-sama. Islah bisa terjadi setelah pengadilan.

Anda juga datang ke DPR, untuk apa?
Beri pengarahan pada anggota-anggota fraksi.

Apakah Partai Golkar akan menolak calon Kapolri Budi Gunawan yang sudah ditetap­kan KPK menjadi tersangka?

Kami dukung karena Jokowi sudah mempertimbangkan semua aspek yang diperlukan untuk menunjuk Budi Gunawan seba­gai Kapolri. Kami mendukung.

Masalahnya Budi Gunawan sudah dijadikan tersangka oleh KPK...
Tentu saya kaget sekali karena dari dulu tidak pernah jadi ter­sangka, tapi begitu dicalonkan menjadi Kapolri kok jadi ter­sangka. Saya kaget sekali.

Anda juga sudah bertemu Jokowi. Apa yang Anda bahas dengan Presiden?
Di hadapan Jokowi saya me­nyatakan masalah islah Partai Golkar akan sangat bergantung pada putusan pengadilan. Secara singkat, saya mengatakan tentang Golkar bahwa perundingan jalan terus.

Saya menilai putusan pengadi­lan seharusnya bisa segera dike­luarkan mengingat semua upaya negosiasi di luar pengadilan sudah dilakukan. Hal itu sesuai dengan perundang-undangan. Perundingan dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, akan tetap berjalan. Perundingan tetap bisa dilakukan meski pengadilan sudah mengeluarkan putusan.

Apa lagi yang Anda sampai­kan ke Jokowi?
Saya juga menyampaikan sikap untuk tetap bersama Koalisi Merah Putih. Hal lain juga yang disinggung saya kepada Jokowi adalah soal permintaan kepada Menteri Hukum dan HAM agar membuat pernyataan tertulis terkait ucapannya yang menyatakan bahwa pemerintah tidak mengakui dua versi munas yang ada. Pemerintah masih ber­pegang pada pelaksanaan Munas tahun 2009 yang diadakan di Pekanbaru.

Apa tanggapana Jokowi?

Tanggapan Pak Jokowi baik saja. Tidak ada arahan dari Presiden. Beliau bilang tunggu proses. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya