. Ditetapkannya calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pukulan telak bagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebab, Jokowi diketahui melakukan penunjukkan langsung tanpa melibatkan KPK-PPATK seperti saat menyeleksi calon menteri kabinet kerja.
"Saat menjaring nama-nama menteri, Presiden melibatkan KPK. Namun saat mengusulkan nama calon Kapolri, Jokowi tidak melakukan itu. Jelas tidak konsisten," kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago, di Jakarta, Selasa (13/1).
Menurutnya, sikap inkonsisten juga pernah dilakukan Jokowi saat memilih Politisi NasDem, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Seharusnya, Jokowi bisa belajar dari polemik yang terjadi saat dia memutuskan untuk memilih Prasetyo. Apalagi, Polri dan Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum yang berperan besar dalam rangka mencari keadilan.
Disisi lain, Taslim mengapresiasi keberanian KPK menetapkan BG sebagai tersangka. "KPK jangan berhenti, harus terus maju. Rakyat Indonesia mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.
KPK secara resmi telah menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mecurigakan atau transaksi tidak wajar dari pejabat negara. Oleh KPK, Komjen Budi disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp
Penetapan tersangka terhadap Budi itu dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan selama setengah tahun sejak Juli 2014 lalu.
[sam]
