. Dalam pertemuan Asia Pacific Parliementary Forum (APPF), parlemen Indonesia selalu memperjuangkan kepentingan nasional. Tak terkecuali dalam sidang APPF ke-23 di Quito Ekuadro yang digelar pada tanggal 10-15 Januari 2015.
"Kepentingan nasional kita, kita sampaikan dalam sidang-sidang maupun dalam resolusi," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Quito, Ekuador (Senin, 11/1).
Menurut Nurhayati, forum secama APPF ini sangat bermanfaat dan juga sangat efesien. Misalnya, perlemen Indonesia bisa menggunakan momentum ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara.
"Kita sudah rencanakan bertemu dengan Rusia, China, Brazil, dan Australia. Pertemuan bilateral ini dilakukan karena kita punya agenda membawa kepentingan nasional, untuk kesejahteraan rakyat," tegas Nurhayati.
Dalam pertemuan kali ini, delegasi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Turut menjadi anggota delegasi, Teguh Juwarno (Fraksi PAN), Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB), Wiryanti Sukamdani (Fraksi PDIP), Indro Hananto (Fraksi Golkar), Rachel Maryam (Fraksi Gerindra), dan Arief Suditomo (Fraksi Hanura).
Sementara itu, ada delapan resolusi yang dibawa Indonesia. Pertama mendukung perdamaian Timur Tengah yang diantaranya juga mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat, serta mengajak negara-negara anggota APPF untuk terus menolak pendudukan Israel di Palestina karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Kedua, mengajak negara-negara APPF untuk terus mempromosikan dialog dan jalan damai dalam menyelesaikan masalah-masalah di kawasan, terutama dalam menyelesaikan masalah klaim teritori di Laut Tiongkok Selatan. Ketiga, menyerukan kepada negara-negara anggota APPF untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran.
Keempat, mengajak negara-negara anggota APPF untuk membentuk jaringan parlemen anti-korupsi dan meningkatkan kerja sama yang bertujuan untuk memfasilitasi instrument bilateral dan multilateral. Kelima, mengajak negara-negara anggota APPF untuk meningkatkan kerja sama parlemen dan kerja sama internasional dalam memberantas perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang.
Keenam, menyerukan kepada negara-negara anggota APPF untuk membentuk UU yang melindungi warga negara, terutama anak-anak di bawah umur, dari kejahatan cyber. Ketujuh, membuat cetak biru konektifitas ekonomi yang diadopsi dalam pertemuan ke-22 APEC di Beijing Tingkok. Kedelapan, mengajak negara-negara anggota APPF untuk meningkatkan kerja sama dalam perlindungan benda-benda purbakala.
[ysa]
