Berita

Yunus Husein

Hukum

Yunus Ingatkan Jokowi, Komjen Budi Gunawan Punya Rapor Merah

SENIN, 12 JANUARI 2015 | 16:25 WIB | LAPORAN:

. Mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengkritik penunjukkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik disampaikan Yunus dalam akun twitternya, @YunusHusein yang diposting kemarin (Minggu, 11/1).

Mengawali kicauannya, Yunus bilang, pada dasarnya Presiden memang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri. "Tetapo dlm NAWA CITA Pres berjanji mengangkat pejabat yg berintegritas baik," sambung Yunus dalam kicauannya.

Kicauan selanjutnya, Yunus mengatakan "Utk mengetahui integritas calon pjbt publik Pres dg Governance yg baik dpt meminta info dr masy, KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM dll," sambung dia dalam kicauan nomor 2.


Di kicauan selanjutnya, Yunus juga mengkritisi langkah Jokowi dalam pemilihan Jaksa Agung, HM Prasetyo. "Pada waktu memilh Jaksa Agung Presiden, sama sekali tidak meminta informasi dr KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Komnas HAM dan masyarakat/NGO," kata Yunus di kicauan nomor 3.
    
"Begitu pula pd waktu mengusulkan calon KAPOLRI , Pres sama sekal tidak meminta informasi dr KPK, PPATK, KOMNAS HAM,Ditjen Pajak 7 masy," Yunus melanjutkan di kicauan nomor 4.

Dalam kicauan nomor 5, kritik Yunus semakin pedas. Dia bilang, Komjen Budi Gunawan sebelumnya pernah diusulkan menjadi menteri kabinet kerja. Tapi, oleh KPK dan PPATK nama Kepala Lembaga Pendidikan kepolisian RI dicoret. "Calon KAPOLRI skrg, pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pd wkt pengecekan info di PPATK & KPK, ybs mendapat rapor merah/tdk lulus..," terang Yunus.

"Mengapa Presiden msh mencalonkan ybs sebagai calon KAPOLRI ? Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masy pd Presiden/Pem & POLRI." sambung Yunus di kicauan nomor 6.

Yunus mengingatkan, sebuah pemerintahan dan institusi Polri tak dapat menjalankan tugas dengan baik dan efektif tanpa dukungan dan kepercayaan masayarakat luas.

"Seharusnya Presiden mempertimbangkan hal2 tsb, kuat & tdk tunduk pd tekanan politisi & pihak2 yg memiiliki kepentingan pribadi/golongan," demikian Yunus Husein di akhir kicauannya. [sam]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya