Telah dipastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang akan diuji DPR RI.
"Jokowi sudah menunjuk Budi Gunawan. Dalam hal ini kalau kita lihat secara track record dan karir, memang tidak ada catatan khusus. Namun ada satu hal menggantung, yaitu soal kasus 'rekening gendut'," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/1).
Wihadi menyesalkan, Jokowi tidak bertindak seperti saat ia menyeleksi para calon menteri kabinet sebelum ia memberikan satu nama calon Kapolri ke DPR RI.
"Dalam pemilihan menteri yang sekian banyak itu kan presiden minta PPATK dan KPK telusuri rekam jejak para calon menteri, kok sekarang (pencalonan Kapolri) tidak dilakukan? Kalau begini terlihat Jokowi hanya gunakan KPK dan PPATK untuk kepentingan politiknya," ujarnya.
Karena Budi Gunawan sudah ditunjuk, Wihadi meminta jenderal bintang tiga itu dan PPATK sendiri memberikan klarifikasi kepada publik soal dugaan "rekening gendut".
"Isu ini kan dari PPATK, sudah selayaknya PPATK memberikan klarifikasi dan Budi Gunawan juga melakukan hal sama. Apa yang berkembang di masyarakat harus dibuktikan benar atau tidak benar. Silakan saja klarifikasi, mungkin Budi Gunawan mau klarifikasi soal jumlah hartanya," kata Wihadi.
Menurut dia, jika Budi Gunawan sudah melontarkan klarifikasinya terkait jumlah kekayaan yang tak wajar, maka Komisi III DPR akan lebih mudah dalam melakukan
fit and proper test.
"Kalau sudah ada klarifikasi dari PPATK atau Budi Gunawan yang kami lakukan tinggal pendalaman," ucapnya.
Marak diberitakan bahwa pada tahun 2010 majalah
Tempo menyebutkan nama mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu diduga memiliki "rekening gendut". Nama Budi ada di antara beberapa petinggi Polri lainnya yang dicurigai memiliki harta tak wajar.
Dikutip dari beberapa pemberitaan, Budi disebut telah membuka rekening bersama anaknya, dan menyetor uang sejumlah Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar.
[ald]
