Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menghadiri acara tasyakuran hari lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-42 dan ta'aruf (perkenalan) DPP PPP kubu Romahurmuziy pada Selasa malam kemarin.
"Itu menunjukkan, belum seratus hari menjabat, Menkopolhukam sudah dua kali melakukan dua kesalahan yang fatal," tegas Akhmad Gojali Harahap, Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL (Kamis, 8/1).
Kesalahan pertama Tedjo Edhy, dia menjelaskan, adalah saat menyikapi Munas Golkar di Bali. Dia meminta Kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan Munas Golkar di Bali dengan alasan-alasan irrasional.
Akhirnya Gubernur Bali merasa tersinggung. Bahkan, Kapolda Bali secara tidak langsung juga melakukan "perlawanan". Apalagi akhirnya terbukti, apa yang dikhawatirkan Tedjo Edhy bahwa kader Golkar akan bentrok yang bisa merusak citra Bali tidak terjadi.
"Inilah akibatnya kalau presiden salah menempatkan orang dan asal mencopot orang untuk duduk di kabinet, apalagi diposisi Menkopolhukam," tegas Gojali.
Menurutnya, kehadiran Tedjo Edhy ke acara PPP kubu Romy jelas-jelas bentuk intervensi. Menkopolhukam sedang menggunakan cara-cara Orde Baru dengan 'mengangkat salah satu dan menginjak pihak yang lainnya'.
"Menkopolhukam tahu PPP sedang berkonflik, seharusnya, Menkopolhukam benar-benar independen, mengayomi dan berdiri di atas kedua belah pihak, apalagi prosesnya sekarang sedang di PTUN," ungkapnya.
Dia heran, Menkopolhukam tidak belajar dari kesalahannya dalam menyikapi Munas Golkar di Bali. Karena itu dia berharap, kedepan cara-cara seperti ini tidak digunakan Menkopolhukam demi dan untuk stabilitas politik yang lebih baik dan bermartabat.
"Kalau terus-menerus hal seperti ini dilakukan, tentu suatu saat akan jadi 'bom waktu' yang pada akhirnya jadi bumerang buat pemerintah. Biarkan Parpol menyelesaikan konfliknya sendiri, semua ada aturan dan mekanismenya. Jangan terlalu 'nafsu' mencampuri urusan internal partai," tandas mantan Sekjen PB PMII ini.
[zul]
