Berita

akhmad gozali harahap

Belum Seratus Hari, Menko Polhukam Sudah Buat Dua Kesalahan Fatal

KAMIS, 08 JANUARI 2015 | 08:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menghadiri acara tasyakuran hari lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-42 dan ta'aruf (perkenalan) DPP PPP kubu Romahurmuziy pada Selasa malam kemarin.

"Itu menunjukkan, belum seratus hari menjabat, Menkopolhukam sudah dua kali melakukan dua kesalahan yang fatal," tegas Akhmad Gojali Harahap, Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL (Kamis, 8/1).

Kesalahan pertama Tedjo Edhy, dia menjelaskan, adalah saat menyikapi Munas Golkar di Bali. Dia meminta Kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan Munas Golkar di Bali dengan alasan-alasan irrasional.


Akhirnya Gubernur Bali merasa tersinggung. Bahkan, Kapolda Bali secara tidak langsung juga melakukan "perlawanan". Apalagi akhirnya terbukti, apa yang dikhawatirkan Tedjo Edhy bahwa kader Golkar akan bentrok yang bisa merusak citra Bali tidak terjadi.

"Inilah akibatnya kalau presiden salah menempatkan orang dan asal mencopot orang untuk duduk di kabinet, apalagi diposisi Menkopolhukam," tegas Gojali.

Menurutnya, kehadiran Tedjo Edhy ke acara PPP kubu Romy jelas-jelas bentuk intervensi.  Menkopolhukam sedang menggunakan cara-cara Orde Baru dengan 'mengangkat salah satu dan menginjak pihak yang lainnya'.

"Menkopolhukam tahu PPP sedang berkonflik, seharusnya, Menkopolhukam benar-benar independen, mengayomi dan berdiri di atas kedua belah pihak, apalagi prosesnya sekarang sedang di PTUN," ungkapnya.

Dia heran, Menkopolhukam tidak belajar dari kesalahannya dalam menyikapi Munas Golkar di Bali. Karena itu dia berharap, kedepan cara-cara seperti ini tidak digunakan Menkopolhukam demi dan untuk stabilitas politik yang lebih baik dan bermartabat.

"Kalau terus-menerus hal seperti ini dilakukan, tentu suatu saat akan jadi 'bom waktu' yang pada akhirnya jadi bumerang buat pemerintah. Biarkan Parpol menyelesaikan konfliknya sendiri, semua ada aturan dan mekanismenya. Jangan terlalu 'nafsu' mencampuri urusan internal partai," tandas mantan Sekjen PB PMII ini. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya