JELANG 2015 saya membuat survey sederhana tentang apa yang responden lakukan di 2015 bila responden adalah Presiden RI, apakah di 2015 akan melakukan perombakan kabinet dan seandainya merombak kabinet siapa menteri yang layak diganti (reshuffle).
Saya mengajukan pertanyaan ‎kepada 48 orang wartawan secara acak dengan komposisi 15 wartawan TV (31%), 13 wartawan media cetak (27%), 16 wartawan media online (33%) dan 4 wartawan radio (8%).
Untuk pertanyaan tentang apa yang responden lakukan di 2015 bila responden adalah Presiden RI. Jawaban responden cukup beragam dengan menyoroti hal yang menjadi perhatian rakyat, 10 diantaranya adalah:
1. Mempertegas arah program pembangunan
2. Menjalankan program pengentasan kemiskinan
3. Memperbaiki kondisi ekonomi yang terpuruk di akhir 2014‎ termasuk memperkuat rupiah
4. Menuntaskan pelanggaran HAM
5. Memberantas segala bentuk mafia dan melakukan penegakkan hukum
6. Segera membuka lapangan kerja baru
7. Segera memperkuat dan menjalankan rencana poros maritim
8. Fokus ‎melaksanakan pembangunan di wilayah tengah dan timur Indonesia
9. Mengawal MEA10. Meminta menteri saya bekerja dan berhenti berkomentar dan mengeluarkan kebijakan yang tidak esensial termasuk menyalahkan‎ pihak lain apalagi pemerintahan sebelumnya.
Namun yang menarik adalah beberapa pernyataan responden yang cukup menggelitik, seperti:
1. Bekerja pro rakyat bukan pro pencitraan
2. Tobat dan meminta maaf kepada rakyat karena harga BBM serta barang lainnya naik termasuk rencana kenaikan listrik
3. ‎Berusaha lepas dari bayang-bayang Megawati
Untuk pertanyaan selanjutnya sebanyak 29 responden menjawab pertanyaan tentang kemungkinan melakukan perombakan kabinet di 2015 sementara sisanya tidak menjawab.
Kemudian dari 29 res‎ponden yang menjawab tentang kemungkinan melakukan perombakan kabinet, 17 responden (59%) menyatakan akan merombak kabinet, sementara sisanya menolak merombak kabinet. Sebagian besar yang menolak mengaku akan memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja lebih keras lagi untuk menunjukkan kualitasnya.
Hampir seluruh menteri disebutkan oleh responden berpeluang untuk diganti namun lima besar menteri yang paling banyak dipilih responden untuk diganti andai responden Presiden‎ RI adalah:
1. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri BUMN
3. Menko Perekonomian
4. Menteri PAN dan RB
5. Menteri Hukum dan HAM
Berbagai alasan diutarakan responden menyikapi pilihan mereka, namun sebagian besar dari pertimbangan mereka sangat dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disoroti karena kurang cepat bergerak saat bencana dan salah menyebutkan wilayah Provinsi Banjarnegara.
Menteri BUMN disoroti karena berbagai pemilihan Dirut BUMN strategis yang kurang transparan serta ide untuk menjual gedung Kementerian BUMN. Ternyata penjualan aset masih menjadi hal yang tabu menurut pendapat responden.
Menko Perekonomian disoroti karena kondisi ekonomi dan pelemahan rupiah atas dollar Amerika Serikat yang terjadi saat ini serta dianggap tidak mengeluarkan gebrakan kebijakan untuk mengatasi hal ini.
Menteri PAN dan RB dianggap belum melakukan program peningkatan kualitas yang signifikan untuk PNS‎ selain sibuk membuat pernyataan atau kebijakan yang kurang berisi seperti rebusan untuk snack, himbauan memiliki akun twitter untuk PNS hingga larangan rapat di hotel. Kendati diakui kebijakan tersebut menghemat namun peningkatan kualitas PNS dianggap lebih penting oleh responden. Kerjasama dengan Universitas atau Sekolah Tinggi untuk mendapatkan kualitas terbaik PNS dianggap tepat untuk kondisi saat ini.
Menteri Hukum dan HAM disoroti atas keputusannya terhadap dua partai politik bertikai serta dianggap belum melakukan gebrakan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal di atas diharapkan menjadi pemacu pemerintah untuk mem‎perbaiki kinerja dan cara kerja mereka. Betul, bahwa pemerintahan baru saja dimulai, artinya masih cukup waktu untuk memperbaiki kinerja baik itu di level Jokowi-JK maupun di level menteri-menterinya. Semangat!
[***]
