Sejak pelantikan Joko Widodo jadi Presiden RI ke-7 nampaknya belum ada upaya sistematis yang dilakukan terkait penyelamatan sumberdaya maritim.
Upaya pemberantasan illegal fishing seperti hanya ramai di media tapi implementasi di lapangan belum terpola secara sistematis dan konprehensif. Kalau hanya sebatas menenggelamkan perahu asing itu bukanlah upaya yang baru karena pemerintahan sebelumnya juga melakukan.
"Saya belum melihat ada grand desain yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing di laut Indonesia yang begitu kompleks. Upaya yang dilakukan akhir-akhir ini ibarat mengusir seekor tikus lalu jutaan tikus tak dihiraukan," ujar Direktur Indonesia Maritime Institute, Y Paonganan kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat yang lalu, (Kamis, 24/12).
Terlebih lagi, lanjut Y Paonganan, upaya penyelamatan kekayaan di lautan Indonesia bukanlah hanya
illegal fishing, masih banyak kegiatan illegal di laut yang sama sekali belum dibahas oleh pemerintahan Jokowi, berkutat di urusan ikan yang pokok masalahnya sendiri sepertinya belum dipetakan secara tepat.
"Bagaimana dengan illegal logging, meski kayunya di curi di hutan, tapi bukan kah kebanyakan kayu itu di bawa ke luar negeri melalui lautan. Kenapa ini tidak menjadi perhatian selayaknya illegal fishing. Bukankah Jokowi seorang sarjana kehutanan yang seharunya juga sangat paham dengan masalah ini?" sergah Y Paonganan yang akrab disapa Ongen.
Ditegaskannya pula, saat ini juga ada
human trafficking perdagangan narkoba lewat laut, dan lain sebagainya itu juga masalah illegal di lautan yang perlu mendapat perhatian serius, belum lagi penambangan pasir illegal,
destructive fishing dan lain sebagainya.
"Jika melihat kondisi ini, saya makin yakin bahwa sebenarnya Jokowi dan menteri-menterinya sebenarnya tidak paham substansi maritim, konsep maritim yang didengungkan jokowi adalah jargon kosong tanpa makna," tandas Ongen.
[zul]
