Kekosongan jabatan walikota di sejumlah wilayah
administratif di Jakarta menjadi bukti perencanaan dan pengaturan
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta amburadul.
"Setelah
posisi Walikota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang sempat kosong
beberapa waktu yang lalu, sekarang posisi Walikota Jakarta Pusat dan
Jakarta Utara yang kosong. Ini namanya tidak punya perencanaan ASN yang
baik," kata Direktur Eksekutif Pengawas ASN, Sangga Sinambela kepada
wartawan di Jakarta Jumat, (10/12/14).
Menurut dia keamburadulan
perencanaan ASN di Jakarta menjadi cela besar bagi kepemimpinan Basuki
Tjahja Purnama. Karena perannya sangat strategis, seharusnya Ahok tidak
membiarkan jabatan walikota kosong. Jadi disadari atau tidak oleh Ahok,
membiarkan jabatan walikota kosong menunjukkan kelemahan managemennya
sebagai Gubernur.
"Tidak bisa diterima dalih kekosongan karena mencari walikota yang terbaik," paparnya.
Seharusnya
Ahok bisa menggerakkan instrumennya untuk menentukan personil pengisi
jabatan walikota maksimal setahun sebelum masa jabatan sebelumnya habis.
Dengan begitu tidak akan mengganggu kinerja ASN Pemda DKI Jakarta dalam
melaksanakan pelayanan publik.
Menurut dia lagi, bisa saja
dengan menggunakan teori urut kacang dalam menunjuk personil ASN menjadi
walikota. Yang penting tidak terjadi kekosongan sehingga jabatan
walikota sebagai garda terdepan pelayanan publik bagi masyarakat tidak
terganggu.
"Teori urut kacang tidak masalah karena jabatan
walikota adalah jbatan karier, bukan politis. Jadi Ahok tidak harus
repot-repot. Kan ada pola karier, lantas ada persaratan administratif
dan normatif," tutup Sangga, kandidat doktor
hukum.
[mel]
