Berita

ilustrasi/net

Dunia

Studi: Reunifikasi Dua Korea Picu Lonjakan Migrasi dan Pengangguran

JUMAT, 05 DESEMBER 2014 | 21:04 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Upaya penyatuan atau dikenal dengan istilah reunifikasi dua negara di Semenanjung Korea diperkirakan bisa memicu terjadinya lonjakan migrasi dan pengangguran.

Menurut studi yang dilakukan oleh Institut Kebijakan Ekonomi Internasional bersama dengan Institut Penelitian Ekonomi Halle Jerman ditemukan bahwa tingkat migrasi warga Korea Utara ke Korea Selatan akibat reunifikasi bisa melonjak hingga sekitar 1,8 juta jiwa.

Dalam sebuah seminar di Seoul pada Kamis (4/12), salah seorang peneliti yang melakukan studi tersebut, Kim Bo-min menyebut, studi yang dilakukan pihaknya menemukan bahwa sekitar 7,3 hingga 7,6 dari total penduduk Korea Utara akan bermigrasi ke Korea Selatan akibat reunifikasi.


Alasan dilibatkannya institut dari Jerman dalam penelitian itu adalah karena Jerman juga pernah melakukan reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada saat itu sekitar 2,5 persen penduduk Jerman Timur atau sebanyak 16 juta orang berpindah ke Jerman Barat paska reunifikasi. Jumlah tersebut berkurang dua tahun pasca reunifikasi.

Kemungkinan pergerakan migrasi dari Korea Utara akan memiliki bentuk yang hampir serupa dengan peristiwa reunifikasi Jerman.

Bukan hanya itu, studi yang sama juga menemukan bahwa reunifikasi bisa memicu kemungkinan pekerja di Korea Utara kehilangan pekerjaan. Hal itu bisa meningkatkan jumlah pengangguran antara 30 hingga 50 persen.

Karena itu Kim menyarankan, pemerintah dan pemangku kepentingan harus lebih memperhatikan untuk membentuk pelatihan-pelatihan kerja dan kebijakan pekerja yang proaktif, seperti yang telah dilakukan oleh Jerman.

Selain itu, seperti dikabarkan Chosun Ilbo dan dilansir Koreakini, bantuan ke Korea Utara juga harusnya dilakukan agar menjaga ekonomi Korea Utara tetap pada jalurnya ketimbang hanya menunggu masa ketika sistem kapitalis mengambil alih reunifikasi. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya