DPR Bisa Anulir Impor Minyak dari Senangol

. Rencana pemerintah mengimpor minyak dari Angola melalui perusahaan minyak nasionalnya Sonangol EP terancam tak bisa terlaksana. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa dianulir DPR karena kebijakan tersebut diambil pemerintah tanpa melibatkan dewan.

"Oh bisa (dianulir), karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukaan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," ujar Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta (Selasa, 2/12).

Dia mengingatkan pemerintah menahan diri terlebih dahulu untuk tidak mengambil keputusan di sektor-sektor penting. Ada baiknya, pemerintah menghormati proses 'islah' yang sedang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen sehingga fungsi pengawasan bisa dilakukan.

Apalagi, perbedaan pernyataan antara pemerintah dengan Sonangol soal adanya pendapatan harga yang lebih murah dengan diskon 15/bbl dolar AS dari Market Price yang akan diterima Pertamina terus menuai polemik.

"Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan yang sangat penting terkait kebijkan finansial, kebijkan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR," imbuh Taufik.

"Karena fungsi pengawasan di DPR harus dituntaskan, dari komisi XI, VI maupun Banggar agar utuh," demikian Taufik.[dem]