Berita

net

Politik

HM Prasetyo Jangan Hanya Jadi Satpam Penjaga Brankas

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 02:23 WIB | OLEH: SYA'RONI

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sontak mengundang penolakan dari berbagai pihak. Harapan publik untuk mendapatkan Jaksa Agung sekaliber Baharudin Lopa musnah seketika.

Prasetyo dianggap partisan karena berasal dari Partai Nasdem. Dia juga dianggap tidak memiliki prestasi karena semasa menjabat JAM Pidum kinerjanya buram. Satu lagi, setidaknya, Prasetyo juga dianggap pernah bersinggungan dengan kasus narkoba.

Sehingga aneh bila seabrek kebobrokan yang melekat di diri dia (Prasetyo) tidak menghalangi Jokowi untuk tetap menunjuknya menjadi Jaksa Agung. Apalagi Jokowi pernah berjanji untuk tidak menunjuk Jaksa Agung dari unsur parpol. Artinya, hanya demi Prasetyo, Jokowi bersedia menjilat ludahnya sendiri.


Hal ini lah yang menguatkan publik bahwa Prasetyo merupakan hasil bargaining antara Jokowi dengan Surya Paloh. Sehingga timbul prasangka apakah penunjukkan Prasetyo hanya untuk mengamankan kasus yang membelit Surya Paloh dan Jokowi. Sebagaimana diketahui, Surya Paloh terlilit kasus kredit macet dan Jokowi terkait kasus Transjakarta.

Kalau prasangka itu benar terjadi, maka tidak berlebihan jika kemudian menyebut Prasetyo sebagai "satpam penjaga brankas majikan".  Tetapi kalau Prasetyo ingin disebut sebagai Jaksa Agung sejati, maka hal pertama yang mesti dilakukan adalah memeriksa Surya Paloh dan memanggil Jokowi. Beranikah?

Jika Prasetyo tidak berani, maka sangat berlebihan jika publik terlalu menggantungkan harapan besar kepadanya untuk bisa menuntaskan kasus megaskandal BLBI, kejahatan HAM, dan kejahatan besar lainnya. Publik harus siap-siap merelakan Prasetyo untuk tetap berperan sebagai "satpam penjaga brankas majikan".

Waktu jua yang akan menjawab.[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANINKA)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya