HM Prasetyo Jangan Hanya Jadi Satpam Penjaga Brankas

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sontak mengundang penolakan dari berbagai pihak. Harapan publik untuk mendapatkan Jaksa Agung sekaliber Baharudin Lopa musnah seketika.

Prasetyo dianggap partisan karena berasal dari Partai Nasdem. Dia juga dianggap tidak memiliki prestasi karena semasa menjabat JAM Pidum kinerjanya buram. Satu lagi, setidaknya, Prasetyo juga dianggap pernah bersinggungan dengan kasus narkoba.

Sehingga aneh bila seabrek kebobrokan yang melekat di diri dia (Prasetyo) tidak menghalangi Jokowi untuk tetap menunjuknya menjadi Jaksa Agung. Apalagi Jokowi pernah berjanji untuk tidak menunjuk Jaksa Agung dari unsur parpol. Artinya, hanya demi Prasetyo, Jokowi bersedia menjilat ludahnya sendiri.

Hal ini lah yang menguatkan publik bahwa Prasetyo merupakan hasil bargaining antara Jokowi dengan Surya Paloh. Sehingga timbul prasangka apakah penunjukkan Prasetyo hanya untuk mengamankan kasus yang membelit Surya Paloh dan Jokowi. Sebagaimana diketahui, Surya Paloh terlilit kasus kredit macet dan Jokowi terkait kasus Transjakarta.

Kalau prasangka itu benar terjadi, maka tidak berlebihan jika kemudian menyebut Prasetyo sebagai "satpam penjaga brankas majikan".  Tetapi kalau Prasetyo ingin disebut sebagai Jaksa Agung sejati, maka hal pertama yang mesti dilakukan adalah memeriksa Surya Paloh dan memanggil Jokowi. Beranikah?

Jika Prasetyo tidak berani, maka sangat berlebihan jika publik terlalu menggantungkan harapan besar kepadanya untuk bisa menuntaskan kasus megaskandal BLBI, kejahatan HAM, dan kejahatan besar lainnya. Publik harus siap-siap merelakan Prasetyo untuk tetap berperan sebagai "satpam penjaga brankas majikan".

Waktu jua yang akan menjawab.[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANINKA)