Berita

Surya Paloh

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Tidak Fair, Kalau Sekarang Vonis Prasetyo Tidak Bisa Independen

SELASA, 25 NOVEMBER 2014 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua KPK Abraham Samad mengkritik pengangkatan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) M Prasetyo menjadi Jak­sa Agung. Surya Paloh melakukan pembelaan.

Abraham Samad itu off side-lah, he-he-he. Sebab, meragukan kader da­­ri partai politik. Semua putra bang­sa berhak menduduki jaba­tan itu,’’ tegas Ketua Umum Par­tai Nas­dem Surya Paloh kepada Rak­yat Merdeka, di Gran Studio Me­tro TV, Jakarta Barat, Jumat (21/11).

Abraham Sa­mad menilai pengangkatan Pra­setyo yang pernah berkecim­pung di partai politik rawan kon­flik kepen­tingan. Padahal, di­perlukan Jaksa Agung yang in­dependen dan berintegritas.


Sangat disayangkan, karena seharusnya sosok Jaksa Agung adalah sosok yang independen dan berintegritas,” ujar Samad.

Surya Paloh selanjutnya me­nga­takan, sekarang ini ada keran­cuan berpikir yang seolah-olah dari partai politik itu tidak benar.  

Kita ingin putra-putra bangsa menempati posisi strategis. Apa­pun latar belakangnya. Yang pen­ting punya moralitas, profe­sio­nalitas, dan integritas,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda bilang Abra­ham Samad off side?
Karena Abraham Samad mera­gukan partai politik. judgement-nya di sana.  Makanya saya bilang beliau off side. Ini bukan soal pribadi beliaunya. Tentu saya perlu membesarkan hati. Apa salahnya saya membe­sar­kan hati beliau.

Kalau kita saling mengecilkan, kan boleh kita bilang: Hei pim­pinan KPK, Anda hadir di sana karena dipilih oleh partai politik. Ingat itu, kan begitu. Ini penting saya jelaskan. Kenapa harus di-judgement seperti itu.

Padahal, sudah sebuah kenisca­yaan bahwa partai harus menjadi sumber kader yang sewaktu-wak­tu siap diberi amanah mengisi jabatan-jabatan di institusi ne­gara. Sebab, partai politik adalah ke­kuatan dari pilar demo­krasi. Kalau tidak jadi sumber ka­der, itu berarti kerusakan dari se­buah sistem yang kita miliki bersama.

Apa jaminan Prasetyo tidak diperalat mengamankan kasus korupsi partai pendukung pemerintah atau membongkar kasus lawan politiknya?
Jaminannya adalah sikap, perilaku dan komitmen. Jaminan­nya cuma itu. Tentu di sini kita harus bisa benar-benar menjelas­kan komitmen kita. Tidak semua petinggi partai politik ini terjebak pada pragmatisme.

Apakah harus ada stigma, kalau sudah di partai politik tidak perlu lagi ada karier di mana-mana. Sayang kalau seperti itu. Yang terpenting personnya.

Jadi tidak perlu curiga ke orang parpol?
Tidak perlu ada kecurigaan seperti itu. Eh ini alumnus dari partai poli­tik, pasti akan rusak. Pertanyaan­nya, alumnus mana yang  tidak ru­sak. Apa kalau bukan dari par­tai politik sudah ada jaminannya. Ini kerancuan cara berpikir.

Sayang, nanti bisa menimbul­kan sebuah polemik, tanda tanya. Pa­dahal, orang belum bekerja, kok kita men-judgement, mem­vo­nis  dia. Tidak fair kalau seperti itu.

Barangkali Anda menjadi ketua umum partai, sehingga berbicara seperti itu?
Saya mungkin bisa dikatakan subjektif sebagai ketua umum Partai Nasdem. Ini negeri kita, bu­kan negeri orang lain. Ada pre­siden yang masih menjabat ketua umum partai politik itu, nggak ada tuh sorotan. Padahal dia men­jabat kepala negara, simbol ne­gara. Karena memang secara konstitusional tidak menyalahi.  

Apa sudah lama Prasetyo di­wacanakan jadi Jaksa Agung?
Saya baru tahu Rabu (19/11) ma­lam. Waktu itu Pak Jokowi me­nyatakan akan ada pelantikan Jaksa Agung. Tolong beritahu Prasetyo.

Bukankan Anda yang mere­komendasikan Prasetyo saat ber­te­mua Jokowi sehari sebe­lum pelantikan?
Kalau saya dimintakan pertim­bangan, itu benar. Kan ada sejum­lah nama yang selama ini digo­dok Presiden. Akhirnya beliau memilih Prasetyo.

Jaksa Agung itu kan posisi stra­gegis dalam penegakan hu­kum, apa politisi Nasdem itu siap?
Saya katakan siap. Kader-ka­der Nasdem bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada­nya, Insya Allah.

Saat bertemu Jokowi, apa ditanya track-record Prasetyo?
 Kalau ditanyakan sedetil itu, saya rasa nggak ya. Saya harus ka­takan yang sebenarnya, mung­kin bukan tingkat saya sebagai ketua umum partai untuk men­dapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu.

Apa sebelumnya ada komu­nikasi dengan Megawati mengenai Prasetyo?
Saya pikir bukan karena itu. Ini hanya pendekatan personifikasi dari sisi kebutuhan. Kebetulan Prasetyo pernah di kejaksaan. Se­karang di Nasdem setelah pen­siun. Mungkin karena ini dilihat sejalan dengan pikiran-pikiran yang ingin dijalankan ke depan. Tidak lebih daripada itu.

O ya, apa Anda diminta saran untuk mengisi jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)?
Nggak mungkin saya me­nyarankan itu. Mana bisa saya seperti itu. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya