Larang Menteri Rapat dengan DPR Bukti Jokowi Bukan Pemimpin Lembek

Keputusan Presiden Joko Widodo melarang para menteri rapat dengan DPR dinilai sudah tepat.

"Keputusan beliau (Jokowi) melarang para menterinya memenuhi panggilan rapat DPR adalah langkah politik yang tepat walaupun tentu akan membuat KMP kian berang. Sikap Presiden tepat karena jika diikuti bisa saja hanya akan dipolitisasi untuk memperkuat posisi tawar KMP vis a vis KIH," ujar pakar politik Prof. AS Hikam dalam akun facebooknya (Senin, 24/11).

Menurutnya, langkah Jokowi melarang para menterinya bertemu DPR sekaligus menjadi bukti bahwa Jokowi bukan pemimpin yang lembek.

"Elok! Inilah bukti satu lagi bahwa Presiden Jokowi bukan pemimpin yang lembek atau gampang ditakut-takuti oleh DPR, parpol, atau kelompok koalisi parpol terutama KMP. Belum lagi kini sudah mulai ada keinginan pihak oposisi untuk melakukan interpelasi soal kebijakan harga BBM," papar Hikam.  

Nafsu KMP untuk melemahkan kinerja pemerintah, menurut Hikam, bisa membahayakan jika nanti para menteri tidak solid dalam menghadapi DPR. Menurut dia, politik belah bambu sangat mungkin dilakukan oleh para politisi Senayan.

Lebih lanjut menurut Hikam, permintaan tegas Presiden Jokowi agar DPR membereskan telebih dahulu urusan rumah tangganya akan membuat rakyat semakin tahu siapa sebenarnya pihak yang menghalangi kinerja Pemerintah. Meski demikian, katanya, permasalahan di DPR tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Presiden Jokowi perlu mengupayakan dan mendorong parpol baik yang tergabung dalam KMP maupun KIH untuk segera mencari solusi yang efektif dan bermartabat.

"Sebagai Kepala Negara, Presiden bisa mengundang para pimpinan parpol dan tokoh2 bangsa utk membantu mencari solusi yg diperlukan oleh bangsa. Bravo Pak Jokowi!" demikian Hikam.[dem]