SEMINGGU terakhir Jokowi menghadiahkan bangsa ini dengan dua keputusan kontroversial, naiknya harga BBM subsidi dan mengangkat Jaksa Agung dari Partai Politik.
Selain itu dua pernyataan kontroversial dilontarkan Jokowi dalam waktu yang berdekatan, yaitu "pergolakan BBM hanya sebulan, selanjutnya minta selfi lagi" yang mendapat protes di dunia maya dan "menenggelamkan kapal ikan asing" yang mendapat protes keras Malaysia.
Mari kita lupakan dulu peristiwa di atas dan kita lihat ke pertaruhan Jokowi selanjutnya, mengangkat Dirjen Pajak baru untuk mengganti Dirjen Pajak yang pensiun.
Memang ini bukan ranah Jokowi sebagai presiden, namun Dirjen Pajak memegang posisi strategis lantaran Pajak masih jadi andalan pendapatan negeri ini.
Jokowi harus memperhatikan betul proses pemilihan Dirjen Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Bambang Brodjonegoro, Sang Menteri, memang telah mendapat pujian karena beride melelang jabatan ini. Manuver menteri ini dianggap sebagai langkah awal memberantas mafia pajak.
Banyak pengamat memprediksi sosok Dirjen Pajak dari kalangan internal Kementerian Keuangan lebih tepat untuk jabatan ini karena dianggap lebih mengerti wilayah perpajakan dan paham sepak terjang mafia pajak. Selain itu calon internal dianggap lebih mampu gerak cepat untuk mencapai target pajak yang selama 10 tahun belakangan hanya tercapai 2 kali.
Kubu yang menjagokan calon eksternal pun memiliki argumen sendiri. Mereka menganggap calon dari eksternal lebih pas karena dirasa lebih berintegritas dan independen.
Terlepas masalah calon internal dan eksternal‎, Dirjen Pajak harus lepas dari pengaruh politik. Dirjen Pajak selain berintegritas juga wajib berani dan independen.
Nah, mari kita pantau bersama, akankah Jokowi mengikuti hati nurani terbaiknya dalam memberikan blessing pemilihan Dirjen Pajak yang baru atau sekali lagi tunduk pada kekuatan partai politik pengusung?
Gimana Pak Presiden?
[***]Penulis adalah pengamat komunikasi politik. Dapat dihubungi di akun Twitter @satriohendri.
