Berita

ilustrasi/net

Politik

Penjualan Murah Bank Mutiara Menguatkan Bailout Century Koruptif

JUMAT, 21 NOVEMBER 2014 | 16:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Bank Mutiara berhasil dijual Rp 4.17 triliun kepada J Trust. Harga jual yang kurang memuaskan eks Bank Century ke perusahaan investasi asal Jepang itu makin menguatkan bahwa kebijakan bailout Bank Century sebagai tindakan pidana korupsi.

"Selama ini bail out Bank Century oleh pemerintahan jaman SBY dianggap bukan masuk rana korupsi. Namun dengan hasil penjualan Bank Mutiara dengan harga jauh lebih kecil dari dana bailout yang dikucurkan, menguatkan bahwa bailout tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang disengaja," ujar Ketua DPP Gerindra, FX. Arief Poyuono, kepada kantor berita politik sesaat lalu (Jumat, 21/11).

Menurut dia dengan berpindahnya kepemilikan Bank Century ke J Trust maka SBY dan kroninya yang diduga menikmati hasil dana bail out sebesar Rp 6.7 triliun akan selamat dari jeratan hukum KPK. Sebab, KPK akan kesulitan jika ingin menambah bukti-bukti untuk menjerat mereka dengan melakukan audit investigasi untuk menemukan penerima aliran dana bailout.


"J Trust tidak akan mengijinkan KPK melakukan audit investigasi. Selain tidak ada untungnya, J Trust akan menganggap pemeriksaan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank Mutiara," papar dia.

Lebih lanjut dikatakan Arief, agar KPK optimal menjerat aktor utama pelaku korupsi dana bailout Bank Century, pemerintah Jokowi harus membatalkan jual beli Bank Mutiara ke J Trust sebab bank tersebut merupakan barang bukti. Walaupun UU LPS mengharuskan setelah di bail out  dalam waktu enam tahun Bank Mutiara harus dijual, aturan ini tidak berlaku bagi bank gagal yang disengaja untuk kejahatan korupsi seperti Bank Century .

"KPK dengan kekuatan superbody-nya harus menyurati OJK untuk membatalkan pembelian bank mutiara oleh J Trust secepatnya, agar bisa menjerat aktor utama koruptor Bank Century," demikian Arief.[dem]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya