Harga BBM Naik, Petani Tak Cukup Terima Tiga Kartu Sakti

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak sangat memberatkan rakyat kecil, khususnya petani. Bagi petani, kompensasi kenaikkan BBM tidak cukup hanya dengan perlindungan sosial melalui tiga kartu sakti.

"Segera laksanakan pembaruan agraria yang dijanjikan Jokowi-JK di Nawacita nya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Bagi petani, yang paling penting punya tanah untuk berproduksi," kata Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah di Jakata (Kamis, 20/11).

Menurut dia, kenaikkan harga BBM secara otomatis membuat harga kebutuhan sehari-sehari dan modal produksi pertanian makin tinggi. Oleh karenanya, perlindungan sosial melalui  Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar tidak akan mampu mengatasinya.

"Bisa dibayangkan yang dialami petani tak berlahan yang harus menyewa lahan agar bisa menyambung hidupnya. Jadi yang harus dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK adalah agar lahan sembilan juta hektar untuk 4,5 juta keluarga segera diredistribusikan kepada petani kecil dan tak bertanah," papar Agus Ruli.

Agus Ruli menambahkan, urgensi redistribusi lahan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No 19 Tahun 2013 (yang diumumkan awal November 2014 ini), bahwa pemerintah harus memberikan jaminan luasan lahan pertanian, prioritas bagi petani yang benar-benar  tidak punya lahan pertanian.

Selanjutnya, pemerintah harus menjamin dan menjaga harga produk hasil pertanian di tingkat petani  yang menguntungkan sehingga petani tetap mempunyai penghasilan yang juga cukup untuk membeli kebutuhan hidup lainnya, mengingat petani juga adalah juga konsumen. Di samping itu pastikan subsidi pupuk dan input produksi lainnya untuk menjamin keberlanjutan mereka berproduksi.

"Pengalihan dana subsidi BBM yang katanya lebih dari Rp 100 triliun ke ke sektor produktif itu pun harus kita awasi, terutama yang dianggarkan untuk peningkatan produksi pangan seperti perbaikan infrastruktur irigasi dan pendirian irigasi baru, organisasi petani harus dilibatkan. Kita akan lihat, apakah program nawacita pemerintah benar-benar dijalankan," pungkas Agus Ruli.[dem]