Menteri Yuddy Targetkan Penerapan E-Government Sebelum Pemerintahan Jokowi Berakhir

Indonesia diharapkan dapat menerapkan sistem e-government terintegrasi sebelum tahun 2019.

"Targetnya adalah sebelum pemerintahan pertama Joko Widodo tahun 2019 berakhir, ini (e-government) sudah berjalan," ujar Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di acara Smarter strategy for Better Government Indonesia-Korea e-Government Collaboration Forum di hotel Grand Hyatt Jakarta siang tadi (Kamis, 20/11).

Dalam membangun e-government itu, Indonesia diketahui telah menggandeng Korea Selatan sebagai mitra kerjasama. Pasalnya, negeri ginseng dinilai sebagi negara dengan penggunaan teknologi informasi yang maju di Asia.

Ia menyebut, setidaknya ada enam program utama e-goverment yaitu keamanan cyber pemerintah, pemanfaatan jaringan internet intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, pusat data elektronik terpadu, pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu nasional, dan penguatan portal layanan publik.

Pada prinsipnya, sambung Yuddy, keenam program itu dijalankan secara bersamaan dan kmprehensif.

Indonesia sendiri diketahui telah membangun MoU dengan Korea Selatan terkait pembangunan e-government itu pada tahun lalu.

Namun demikian, MoU tersebut belum membahas soal pokok pembangunan lebih rinci.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini yang juga hadir dalam acara tersebut, Korea Selatan sebagai mitra kerjasama akan memberikan bantuan berupa teknologi, pengetahuan serta bantuan teknis lainnya dalam pembangunan e-government di Indonesia.

Saat ini kedua negara telah membangun road map dan masih melakukan penilaian evaluasi sebelum e-government dibangun sekitar tahun 2016 mendatang.

Ditanya soal mekanisme anggaran yang digunakan dalam implementasi e-government itu, Rini menyebut hal tersebut masih dalam kajian dan belum ditentukan jumlah pastinya. [mel]