Berita

Yuddy Chrisnandi/net

Nusantara

Menteri Yuddy: E-Government Efektif Pangkas Belanja IT

KAMIS, 20 NOVEMBER 2014 | 16:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL. Pembangunan sistem e-government selain dapat mengintegrasikan sistem teknologi informasi lembaga-lembaga pemerintahan juga dapat menekan anggaran negara.

"Kalau dihitung dari semua departemen, belanja IT kita sekitar 14 triliun rupiah atau setara dengan 1,2 miliar dolar AS. Angka ini tergolong besar bila dibandingkan dengan Inggris yang hanya sekitar 518 dolar AS dan Singapura 800 juta dolar AS," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam konferensi pers di acara Smarter strategy for Better Government Indonesia-Korea e-Government Collaboration Forum di hotel Grand Hyatt Jakarta siang tadi (Kamis, 20/11).

Yuddy menilai, pemborosan anggaran belanja IT itu bisa ditekan bila sistem e-government diimplementasikan. Pasalnya e-government yang terintegrasi bisa sekaligus menekan jumlah SDM serta anggaran balanja itu.


Bukan hanya itu, sambungnya, e-government juga ditujukkan agar informasi seluruh lemabaga pemerintah berada dalam satu pengelolaan yang sama. Hal itu bisa membantu mempemudah akses informasi serta pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

"Selain itu, tata kelola pemerintahan juga jadi lebih transparan. Masyarakat bisa melihat apa yang telah dilakukan pemerintah. Bisa lihat anggaran pemerintah berapa, pagu anggaran sudah habis berapa," sambung Yuddy.

Hal itu, kata Yuddy, sejalan dengan dua instruksi utama Presiden Joko Widodo.

"Seluruh sistem IT yang tersebar dijadikan satu supaya efektif dan efisien serta stop pemborosan anggaran," tandasnya.

Dalam membangun e-government itu, pemerintah Indonesia telah menggandeng Korea Selatan sebagai mitra. Pasalnya, negeri ginseng dinilai sebagai negara di Asia yang lebih maju dalam penggunaan teknologi serta berhasil menerapkan sistem e-government.

Kerjasama kedua negara telah tertuang dalam MoU pada tahun lalu. Saat ini, tindaklanjut dari kerjasama itu dilakukan dengan membuat master plan dan melakukan penilaian evaluasi sebelum akhirnya e-government dapat diterapkan. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya