Puluhan petani dari Pati, Rembang, Blora, Demak, Jepara menyambangi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Perdagangan hari ini.
Sekitar 20 orang perwakilan petani dari wilayah Karesidenan Pati itu terpaksa berangkat ke Ibu Kota untuk menyampaikan aspirasi ribuan petani tebu dan garam ke Pemerintahan Jokowi.
Pasalnya, mereka merasa belum ada keseriusan beberapa kementerian dalam urusan pangan. Bahkan terlihat belum ada perubahan paradigma dalam kebijakan di sektor pertanian dan impor pangan.
Anton Sudibyo perwakilan dari petani tebu mengungkapkan, kebutuhan pupuk subsidi saat ini susah didapatkan petani kecil. Mereka meminta jaminan harga tebu agar petani tidak terus merugi; serta penentuan HPP gula yang tidak mencekik petani tebu.
"Perlu dilakukan operasi pasar supaya tidak ada gula rafinasi masuk ke pasar konsumsi," ungkap Anton dalam siaran persnya.
Mereka juga menunjuk agar dana Bansos dialihkan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan produksi, perbaikan saluran irigasi, pembuatan sumur sumur lapang, dan lainnya.
Sementara itu, perwakilan petani garam Zakaria menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Yaitu, jalan produksi rusak (belum jalan permanen) dan saluran utama dangkal. Selain itu, keterbatasan modal, harga garam tidak stabil, lemahnya sistem kelembagaan dan keorganisasian petani garam, dan serta sistem produksi yang sangat tradisional.
Para petani pemerintahan Jokowi meningkatkan kesejahteraan petani garam dengan cara perbaikan infrastruktur: Jalan produksi, pendalaman saluran utama, perbaikan pintu pintu air. Perlunya peran lembaga keuangan, perbankan, koperasi untuk memberikan kredit bunga lunak.
"Kebijakan tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam; bantuan kelembagaan kelompok kelompok tani garam; dan perlunya bantuan untuk pengembangan teknologi penggaraman dan sarana sarana pendukung untuk meningkatkan kualitas garam sehingga bisa bersaing dengan garam impor," tandasnya.
[zul]
