Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengusulkan pemerintah segera menyelenggarakan pilkada berbasis elektronik (e-voting). Menurut Mahfud, penyelenggaraan e-voting efektif untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi saat pemilu, di samping juga meminimalisasi waktu pelaksanaan proses rekapitulasi suara.
"Hasilnya cepat, tidak perlu menunggu satu bulan. Misalnya, pencoblosan selesai pukul 13.00, pukul 15.00 kita sudah bisa tahu hasilnya,†kata Mahfud dalam diskusi bertajuk Mengukur Kesiapan Daerah dengan Pilkada E-Voting di Kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat (Rabu, 19/11).
Selain itu, pilkada e-voting mampu menghemat anggaran besar. Hasil kajian yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan, e-voting menghemat biaya hingga 40 persen.
"Hanya saja, yang perlu didiskusikan adalah bagaimana agar teknologi itu tidak mudah dirusak orang, di-hack oleh pihak-pihak tertentu, kalau teknologi itu dicurangi, kita bisa tahu cara mengungkapnya," kata dia.
Dasar hukumnya, kata Mahfud, saat jadi Ketua MK telah mengesahkan pelaksanaan pilkada melalui mekanisme tersebut. Hanya, yang perlu menjadi catatan adalah pilkada itu hanya dapat dilaksanakan di daerah yang memang sudah betul-betul siap secara teknologi dan masyarakatnya pun telah teredukasi.
Di tempat yang sama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan e-voting meminimalkan manipulasi data atau kecurangan dalam proses pemilu.
Ketika pemungutan suara dilakukan dari pukul 07.00 hingga 13.00, seluruh aktivitas mesin e-voting direkam, sehingga ada rekam jejak filenya,†kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru.
Rekam jejak file itu yang akan dikirimkan ke Badan Pengawas Pemilu sehingga menjadi bukti atau acuan apabila nantin ada sengketa kecurangan. Selain itu, Andrari mengatakan bahwa perangkat e-voting tidak terhubung ke jaringan manapun ketika pemilihan terjadi, untuk memastikan data pemilihan suara tidak diganggu ("hacking").
Ketika akan dikirim ke pusat baru akan dipasangkan modem, tapi itu prosesnya sangat cepat sehingga tidak ada waktu bagi hacker untuk memanipulasi data," ujar dia.
Andrari mengatakan pemungutan suara menggunakan e-voting telah diterapkan di wilayah Musi Rawas, Sumatera Selatan untuk pemilihan kepala desa. Meskipun masih dalam taraf uji coba, namun hasilnya menunjukkan bahwa di wilayah Musi Rawas yang termasuk pelosok, masyarakat bisa menerima dan dimudahkan dengan sistem elektronik tersebut.
Di tempat yang sama, Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti telah menggelar e-voting Pilkades di 102 desa secara bertahap. Dirinya telah membuktikan, desa-desa di pelosok negeri, yang jaraknya 570 kilometer lebih dari Kota Palembang, ternyata bisa menggelar e-voting.
Jadi saya sudah buktikan e-voting di Musirawas sukses. Kami saja mampu, apalagi di daerah lain yang maju. Warga desa yang tak melek teknologi ternyata bisa. Saya pilih desa yang paling marginal. Daerah miskin,†katanya.
Bekas Anggota DPR dua periode dari Golkar ini mengatakan, semua kekhawatiran pelaksanaan e-voting terbantahkan.
Pemilih katakan lebih sulit pakai ATM. Mudah cuman pencet layar pilih. Tidak ada kertas yang mubadzir dan rusak. Biaya murah. 12 juta per desa. Ini efisiensi. Partisipasi masyarakat 90 persen lebih. Para kandidat juga memilih e-voting. Lebih yakin. Karena yang mroses sistem bukan manusia," terang Ridwan yang berencana maju Pilgub Porvinisi Bengkulu ini
[dem]
