Berita

jokowi-sby/net

Politik

BBM Naik, Jokowi dan SBY Sama-sama...

RABU, 19 NOVEMBER 2014 | 20:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kebijakan menaikkan harga BBM sebagai keputusan yang sulit dan terpaksa diambil. Kenaikan harga BBM dipilih demi kesejehteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Harga BBM harus dinaikkan untuk keperluan ruang fiskal yang harus diperlebar agar lebih sehat, dan supaya anggaran negara lebih sehat dan bermanfaat bagi rakyat banyak.

Begitu antara lain alasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan menaikkan harga BBM yang dicatat mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Harga BBM yang diumumkan Jokowi pada Senin malam, 17 November naik sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis premium dan solar.

Tapi, kata Anas, alasan Jokowi tersebut sama dengan yang disampaikan pemerintahan SBY ketika menaikkan harga BBM. Anas menyampaikan hal itu dalam sebuah pernyataan yang ditulis tangan, diserahkan kepada penasihat hukum, kemudian diupload admin di akun twitter @anasurbaningrum, (Rabu, 19/11).


Selain itu, menurut Anas, masih banyak kesamaan antara Jokowi dan SBY dalam urusan kenaikan harga BBM. Keduanya sama-sama memakai terminologi mengalihkan subsidi, bukan menghapus subsidi. Agar subsidi lebih produktif. Jokowi dan SBY juga sama-sama membuat kompensasi berupa berupa paket pengamanan dan perlindungan sosial.

"Hanya istilahnya saja yang beda," ujar Anas.

Kesamaan lainnya, SBY dan Jokowi sama-sama dikritik dan ditentang oleh fraksi-fraksi oposisi di parlemen. Tekait kenaikan harga BBM, pemerintahan Jokowi mengangkat isu konversi energi agar tidak tergantung pada minyak semata. Isu yang sama diangkat juga oleh pemerintahan SBY. Selain itu, Jokowi dan SBY sama-sama didukung dan dipuji oleh pasar, investor dan para pengusaha. Ada yang menyebut sama-sama tunduk pada logika pasar. Jokowi dan SBY, sambung Anas, disambut dengan demo, terutama oleh kalangan mahasiswa dan buruh usai mengumumkan kenaikan harga BBM.

"Sama-sama segera didahului dan diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi adalah keniscayaan. Sama-sama melihat subsidi kepada rakyat sebagai kebaikan hati pemerintah dan sekaligus beban anggaran. Sama-sama dikritik tidak kreatif, ambil jalan pintas dan mau enaknya saja dengan menaikkan harga BBM," kata Anas yang sedang menjalani hukum penjara di Rutan KPK.

"Sama-sama menerima konsekuensi penurunan tingkat kesukaan publik. Konsekuensi kebijakan yang tidak populis. Sama-sama meyakinkan rakyat bahwa kebijakan ini justru baik dan memberi harapan-harapan baru yg menjanjikan," demikian Anas.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya