Pemuda Muhammadiyah: Jokowi Mulai Perlihatkan Arogansi

Pemuda Muhammadiyah menolak dengan tegas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai sangat melukai rakyat dan jauh dari prinsip pengelolaan ekonomi berkeadilan. Selain itu, kenaikan BBM itu sendiri dinilai sangat tidak sensitif dan mencerminkan adanya arogansi kekuasaan.

Belum genap sebulan berkuasa, pemerintah telah menunjukkan sikap ketidakpeduliannya. Rakyat yang semestinya disejahterakan, dibiarkan ikut menanggung beratnya beban APBN. Atas nama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah tega 'membunuh' daya beli rakyat dan 'mengubur' mimpi besar mereka dalam memperbaiki nasib,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah,  Saleh P. Daulay, dalam perbincangan dengan redaksi.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak pandai berterima kasih. Padahal, rakyat yang bergotong royong membantu mereka di dalam pilpres belum merasakan apa pun dibalik kemenangan yang diraih. Selain itu, janji-janji yang diucapkan belum satu pun yang terealisasi. Justru kepercayaan rakyat diingkari dengan menerapkan pengelolaan ekonomi yang berpihak pada kepentingan asing.

Atas dasar itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama meminta agar pemerintah kembali menarik kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.

Pemerintah diminta untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak rakyat untuk memperoleh kemakmuran dari hasil kekayaan alam Indonesia harus dikembalikan.

"Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang bisa beli BBM. Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang berkuasa. BBM adalah kekayaan alam Indonesia, karena itu harus bisa menyejahterakan, bukan menyengsarakan rakyat,” demikian Saleh. [dem]