‘Kartu Sakti’ Jokowi Bingungkan Masyarakat

Tiga ‘kartu sakti’ yang dilun­curkan Presiden Jokowi yakni Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Se­jahtera (KKS) dianggap masih membingungkan masyarakat. Pasalnya, program tersebut tidak jauh berbeda de­ngan program Badan Penyeleng­gara Jaminan Sosial (BPJS) yang diluncurkan pemerintahan se­belumnya.

Pengurus Harian Yayasan Lem­baga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir menye­but­kan, masyarakat masih bingung dengan perbedaan Kartu BPJS dengan tiga Kartu Sakti Jokowi. Saya sendiri juga bingung, apa beda kartu sakti dengan kartu BPJS itu?” katanya di Jakarta, kemarin.

Dia melihat, kebingungan ma­syarakat terhadap sebuah kebi­jakan pemerintah merupakan ciri khas dari perilaku rezim yang me­mimpin Indonesia. Seperti­nya, mengeluarkan kebijakan yang membingungkan itu meru­pa­kan identitas Indonesia,” ujarnya.

Husna menerangkan, sebuah kebijakan seperti kartu sakti tersebut harus didahului dengan so­sialisasi yang terencana dan terukur sesuai dengan tingkat kecerdasan rakyat Indonesia. Tapi karena kartu sakti ini pen­dekatannya lebih bersifat proyek politik, maka pilihannya harus jalan dulu. Penyelesaian masalah bisa belakangan,” tekannya.

Tak hanya itu, hingga hari ini, pemerintah belum bisa men­jelaskan landasan hukum kartu sakti itu. Cantolan kons­ti­tu­sinya belum jelas. Jadinya di­ balik-ba­lik, jalan dulu baru di­ca­ri­kan atau dibuatkan cantolan hu­kumnya,” katanya.

Dia berharap ,apapun bentuk­nya pro­gram pemerintah jangan sampai tumpang tindih. Pasalnya, BPJS Kesehatan sudah mulai diberlaku­kan di masyarakat. Hus­na menilai, de­­ngan adanya banyak program pe­­merintah yang ber­orientasi ke­sejahteraan, kese­ha­tan dan pen­di­dikan setidaknya dapat mem­per­luas jangkauan bagi ma­syarakat mis­kin. Banyak pro­gram makin baik untuk mem­per­luas jangkauan, asal tidak tum­pang-tindih,” katanya.

Ketua  Program Studi Kesejah­teraan Masyarakat Universitas Is­lam Negeri (UIN) Syarif Hida­ya­tullah, Siti Nafsiah Ariefuz­za­man, mengatakan, tanpa sosia­lisasi, ma­syarakat akan terus ke­bingungan dengan kartu sakti yang baru diluncurkan Presiden Jokowi. Karena sebelumnya su­­dah ada BPJS Kesehatan, Jam­kesmas, Askes, dan lain-lain,” ujarnya.

Dia berpendapat, peluncuran tiga kartu sakti cenderung politis karena bersamaan dengan ren­cana kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah mesti menjelaskan kepada masyarakat terlebih da­hulu mengenai program tiga kartu sakti tersebut,” imbuhnya.

Dia mengakui bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama dalam mensejahterakan rakyat yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan pintar. Namun, masyarakat di tingkat bawah bukan tidak mungkin me­­rasa bingung dengan adanya transfer uang yang nilainya ra­tu­san ribu rupiah bagi ma­sya­rakat miskin.

Ironisnya, lanjut Nafsiah, pe­merintah tidak menjelaskan pro­gram kartu sakti. Misalnya, pen­je­lasan antara Presiden Jo­kowi de­ngan menterinya terkait ang­garan dana kartu sakti ber­beda. Jadi me­mang peluncu­ran kartu sakti itu tergesa-gesa, nyaris tak ada koor­dinasi di in­ternal peme­rintah sen­diri. Se­hingga jawaban kepada ma­sya­rakat berbeda-beda,” tuturnya.

Nafsiah mengatakan, masya­rakat dalam menerima program pemerintah mesti didahului dengan informasi yang lengkap, termasuk hak dan konsekuensi masyarakat. ***