Berita

Agung Laksono

Wawancara

WAWANCARA

Agung Laksono: Ada Gelagat Aneh, Kok Secara Mendadak Tempat & Tanggal Rapimnas Golkar Diubah

SENIN, 10 NOVEMBER 2014 | 08:47 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tujuh calon ketua umum Partai Golkar mencium aroma tak sedap menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Mereka menilai, ada indikasi tidak adil dan fair dalam proses me­milih orang pertama di partai ber­lam­bang pohon beringin tersebut.    ’’Kami melihat ada gelagat aneh. Kok secara mendadak Ra­pimnas Golkar berubah tempat dan tanggalnya,’’ kata Calon Ke­tua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, kepada Rakyat Merde­ka, di Jakarta, Jumat (7/11).   

Sebelumnya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, sudah di­tetapkan pelaksanaan Rapim­nas, 16  November 2014, di Yog­yakarta.  


Ini ada apa. Kami bertujuh (bakal calon Ketua Umum Partai Golkar; Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Hajrianto Tohari, Airlangga Har­tanto, dan MS Hidayat) memper­tanyakan kenapa diubah Rapim­nas itu,’’ papar Agung Laksono.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa tujuh bakal calon ketua umum Golkar membicarakan masalah itu?
Ya. Kami berkumpul lagi di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Jumat (7/11), untuk membahas ma­salah Munas IX. Kami bertu­juh sudah dua kali membahas dinamika politik Munas yang saat ini muncul.

Apa saja hasil pertemuan itu?
Kami meminta Ketua Umum Partai Golkar Pak ARB (Aburizal Bakrie) melaksanakan pleno un­tuk menetapkan secapa pasti wak­tu dan tempat penyelengga­ran Rapimnas VII, mengesahkan panitia Rapimnas VII dan me­nyiapkan materi yang akan diba­wa ke Rapimnas VII.

Sebelum Rapimnas VII dise­lenggarakan harusnya diplenokan dulu, bukan ujug-ujug ada kepu­tusan. Golkar ini kan partai senior, sudah 50 tahun berdiri. Tentu ada mekanisme baku yang berlaku.

Apa itu saja  hasil pertemuan itu?
Tidak.  Dalam pernyataan ber­sa­ma, kami meminta sebelum Mu­nas IX, dibuat penetapan sya­rat-syarat calon ketua umum dan tahapan pencalonannya berdasar­kan AD/ART Partai Golkar, se­hingga tidak perlu ada penam­ba­han dan pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.

Memang apa saja penam­bahan dan pengurangan pem­batasan syarat itu?
Banyak contoh, tapi saya tidak mau buka. Kami bertujuh melihat ada hal seperti itu. Ada baiknya hentikan dan ciptakan suasana kondusif, damai, adil, sportif dan fair play.

Kalau tidak adil dan fair, bagaimana?
Apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan Pak ARB dan DPP Partai Golkar, maka kami tidak bertanggung jawab atas segala dampak dan konsekuensinya.

Kami berharap DPP Golkar menyelenggarakan Rapimnas VII dan Munas IX  dengan prin­sip-prinsip yang benar. Tin­dakan yang tidak adil dan tidak fair ha­rus dihilangkan. Siapa yang ter­pi­lih nanti tentu kami akan laku­kan konsolidasi dan penguatan-penguatan Partai Golkar sebagai lembaga ke­par­taian

Apa Anda khawatir seperti itu karena ARB dikabarkan akan maju lagi dalam Mu­nas?
Kami tidak berkeberatan, apa lagi melarang Pak ARB maju lagi. Sebab, dalam AD/ ART tidak ada larangan, meski dalam tradisi Ketum Golkar tidak pernah ada yang menjabat dua periode.

Yang kami harapkan pelaksa­naan Munas bisa berjalan adil dan fair.

O ya, apa benar ada pengu­rus daerah yang tidak dukung ARB akan  dipecat?

Suara seperti itu sudah sering kami dengar, meskipun tidak di­sampaikan ke ARB secara lang­sung tapi kepada orang-orang dekatnya. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya