Berita

raja muhammad vi/net

Global

Kasus Sahara Berbeda dengan Kasus Timor Leste

SENIN, 10 NOVEMBER 2014 | 03:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Salah bila membandingkan dan menyamakan kasus Sahara dengan kasus Timor Leste, atau sengketa teritori lain di Eropa Timur.  Setiap kasus memiliki spesifikasi dan kondisi sendiri-sendiri.

Adapun relasi antara Maroko dan Sahara telah terjadi jauh sebelum hari ini. Bahkan faktanya, hubungannya Maroko dan Sahara memiliki akar sejarah yang sangat dalam.

Demikian antara lain disampaikan Raja Muhammad VI dalam pidato mengenang 39 tahun Green March, 6 November lalu.


Green March yang terjadi tahun 1975 adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah penyatuan kembali wilayah Kerajaan Maroko setelah dibelah oleh kekuatan Eropa melalui Perjanjian Fez 1912. Sekitar 350 ribu orang Maroko berjalan kaki melintasi perbatasan semu yang diciptakan Prancis dan Spanyol di selatan.

Raja Muhammad VI mengatakan ia terlibat dalam negosiasi isu Sahara saat masih masih menjadi Putra Mahakota. Ia tidak ragu bertemu dan berbicara dengan orang-orang Maroko yang menetap di kamp Tindouf di Aljazair.

Maroko tidak punya masalah mengambil bagian dalam negosiasi langsung ataupun negosiasi yang difasilitasi PBB dengan pihak lain. Namun begitu perlu ditekankan bahwa kedaulatan Maroko atas seluruh wilayahnya adalah efektif, tidak  bisa dihilangkan dan tidak bisa dinegosiasikan,” ujarnya.

Keputusan Maroko memiliki kerjasama dengan pihak lain dalam masalah ini tidak bisa diartikan sebagai sinyal kelemahan. Juga tidak bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk meminta hal yang lebih banyak.

Otonomi khusus yang ditawarkan dan pada kenyataannya sudah dipraktikan di Sahara adalah hal maksimum yang bisa disampaikan Maroko dalam negosiasi untuk mencapai keputusan final.

Raja Muhammad VI juga mempertegas sejumlah poin  berkaitan dengan posisi Maroko dalam dialog yang dilakukan pihak lain berkaitan dengan isu Sahara.

Kita mengatakan tidak pada setiap upaya yang bertujuan mengubah konflik wilayah ini menjadi isu dekolonisasi. Maroko ada di dalam wilayah Saharanya dan tidak pernah menjadi pemerintahan penjajah. Faktanya, ia menjalankan kedaulatan di atas wilayahnya,” ujar Raja.

Maroko juga mengatakan tidak pada setiap upaya untuk mempertimbangkan ulang prinsip dan kriteria dalam proses negosiasi, atau setiap upaya merevisi dan memperluas mandat Minurso, badan khusus yang dibentuk PBB untuk mengawasi kawasan ini.

Maroko juga menolak setiap upaya menempatkan gerakan separatis sejajar dengan anggota PBB. Maroko, sambungnya, menolak legitimasi kelompok yang tidak memiliki dasar hukum di Tindouf.

Pada bagian lain, Raja Muhammad VI juga menyampaikan penghargaan kepada Sekjen PBB dan negara-negara superpower khususnya Amerika Serikat yang memberikan kontribusi positif untuk menemukan solusi dari masalah ini.

Ketika mereka mengafirmasi bahwa Maroko adalah model dari pembangunan demokrasi, negara yang berpengaruh dalam menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan dan partner dalam perang melawan terorisme, ada ambiguitas dalam hal mereka menghadapi pertanyaan tentang integritas teritori,” ujar Raja Muhammad VI lagi.

Maroko juga meminta Aljazair untuk menyadari bahwa tanpa sikap bertanggung jawab dari Aljazair, konflik ini tidak akan menemui solusi. Bahkan, apabila Aljazair tidak ikut bertanggung jawab terhadap situasi keamanan di kawasan, tidak akan ada stabilitas.

Ini tidak untuk menyinggung Aljazair, pemimpinnya dan rakyat Aljazair yang sangat kami hormati. kata-kata saya sangat hati-hati dan tidak ambigu. Saya menyampaikan fakta-fakta dan kenyataan yang sudah diketahui semua orang,” jelas Raja Muhammad VI lagi.

Aljazair merupakan faktor penting di balik perlawanan Polisario. Adalah Aljazair yang sejak awal memberikan dukungan finansial dan militer kepada Polisario. Bahkan Tindouf yang menjadi markas Polisario berada di wilayah Aljazair. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya