PDI Perjuangan (PDIP) terbebani sikap politik tahun 2012 yang menolak kebijakan presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Itulah yang jadi penyebab tidak solidnya kader PDIP menanggapi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi terhadap harga BBM.
"Kini mereka ingin membuktikan, mengubah sikap soal BBM itu sulit," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat ditemui usai acara diskusi mingguan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (7/11).
Alasan lain, lanjut Yunarto, terjadi banyak faksi di PDIP. Ada faksi Megawati Soekarnoputri, faksi Jokowi, dan faksi Puan Maharani yang belum mencapai titik temu terkait rencana kenaikan harga BBM.
"Kalau begitu, Jokowi akan menghadapi internal partainya sendiri. Ini lebih sulit ketimbang mendamaikan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," tambahnya.
Namun, masih kata Yunarto, sekuat apapun isu perpecahan di PDIP, masalah itu akan selesai seiring titah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Dialektika di PDIP selalu selesai setelah Mega ngomong," tandasnya.
[ald]
