Berita

Pesan Kunci

Tunggu Apalagi Jokowi?

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 12:35 WIB | OLEH: HENDRI SATRIO

PENGUMUMAN susunan Kabinet Kerja praktis merupakan informasi general strategis terakhir yang disampaikan Jokowi kepada rakyat. Namun setelah itu, tak ada lagi informasi strategis disampaikan Jokowi.

Hasilnya? Pesan Kunci komunikasi politik pemerintahan Jokowi kacau balau. Terlepas dari kisruh politik antar parpol yang saat ini terjadi, komunikasi politik pemerintahan kacau tak terarah. Terlalu banyak juru bicara (termasuk menteri) yang menyampaikan pesan morat marit.

Untuk Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar saja menteri-menteri Jokowi tidak satu pesan kunci. Para menteri bahkan cenderung blunder dan berpotensi memperburuk citra pemerintahan. Akibatnya banyak pihak yang meminta Jokowi mengakui bahwa dua program kartu tersebut isinya sama dengan program besutan pemerintahan SBY.


Isu kenaikan BBM pun tak tentu arah. Banyak yang dicitrakan kolega dekat Jokowi malah berbalik menolak kebijakan ini. Istilah "kenaikan harga BBM" jauh lebih populer dibanding dengan "Pengurangan Subsidi BBM" yang sesungguhnya pesan substantial.

Hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum melakukan komunikasi terbuka kepada Legislatif terkait program-program pemerintah. Menteri-menterinya pun sibuk ikut-ikutan bikin blusukan program pencitraan mengikuti bosnya tanpa menyampaikan terlebih dahulu program inti mereka.

Tidak ada salahnya blusukan bertemu petani, Nelayan dan elemen rakyat lainnya, namun ini Indonesia, bukan Solo atau Jakarta. Arah kebijakan harus dikomunikasikan segera. Slogan, kerja-kerja-kerja tanpa arahan strategis dapat jadi kerja-nabrak-nabrak.

Ayo, tunggu apalagi pak Presiden. Segera sampaikan arah kebijakan kepada rakyat dengan komunikasi dan pesan kunci yang jelas. Jangan biarkan rakyat menunggu dan menunggu. Negara ini butuh arahan Sang Presiden. [***]

Penulis adalah pengamat komunikasi politik. Dapat dihubungi di akun Twitter @satriohendri.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya