Berita

Pesan Kunci

Tunggu Apalagi Jokowi?

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 12:35 WIB | OLEH: HENDRI SATRIO

PENGUMUMAN susunan Kabinet Kerja praktis merupakan informasi general strategis terakhir yang disampaikan Jokowi kepada rakyat. Namun setelah itu, tak ada lagi informasi strategis disampaikan Jokowi.

Hasilnya? Pesan Kunci komunikasi politik pemerintahan Jokowi kacau balau. Terlepas dari kisruh politik antar parpol yang saat ini terjadi, komunikasi politik pemerintahan kacau tak terarah. Terlalu banyak juru bicara (termasuk menteri) yang menyampaikan pesan morat marit.

Untuk Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar saja menteri-menteri Jokowi tidak satu pesan kunci. Para menteri bahkan cenderung blunder dan berpotensi memperburuk citra pemerintahan. Akibatnya banyak pihak yang meminta Jokowi mengakui bahwa dua program kartu tersebut isinya sama dengan program besutan pemerintahan SBY.


Isu kenaikan BBM pun tak tentu arah. Banyak yang dicitrakan kolega dekat Jokowi malah berbalik menolak kebijakan ini. Istilah "kenaikan harga BBM" jauh lebih populer dibanding dengan "Pengurangan Subsidi BBM" yang sesungguhnya pesan substantial.

Hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum melakukan komunikasi terbuka kepada Legislatif terkait program-program pemerintah. Menteri-menterinya pun sibuk ikut-ikutan bikin blusukan program pencitraan mengikuti bosnya tanpa menyampaikan terlebih dahulu program inti mereka.

Tidak ada salahnya blusukan bertemu petani, Nelayan dan elemen rakyat lainnya, namun ini Indonesia, bukan Solo atau Jakarta. Arah kebijakan harus dikomunikasikan segera. Slogan, kerja-kerja-kerja tanpa arahan strategis dapat jadi kerja-nabrak-nabrak.

Ayo, tunggu apalagi pak Presiden. Segera sampaikan arah kebijakan kepada rakyat dengan komunikasi dan pesan kunci yang jelas. Jangan biarkan rakyat menunggu dan menunggu. Negara ini butuh arahan Sang Presiden. [***]

Penulis adalah pengamat komunikasi politik. Dapat dihubungi di akun Twitter @satriohendri.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya