Berita

Pesan Kunci

Tunggu Apalagi Jokowi?

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 12:35 WIB | OLEH: HENDRI SATRIO

PENGUMUMAN susunan Kabinet Kerja praktis merupakan informasi general strategis terakhir yang disampaikan Jokowi kepada rakyat. Namun setelah itu, tak ada lagi informasi strategis disampaikan Jokowi.

Hasilnya? Pesan Kunci komunikasi politik pemerintahan Jokowi kacau balau. Terlepas dari kisruh politik antar parpol yang saat ini terjadi, komunikasi politik pemerintahan kacau tak terarah. Terlalu banyak juru bicara (termasuk menteri) yang menyampaikan pesan morat marit.

Untuk Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar saja menteri-menteri Jokowi tidak satu pesan kunci. Para menteri bahkan cenderung blunder dan berpotensi memperburuk citra pemerintahan. Akibatnya banyak pihak yang meminta Jokowi mengakui bahwa dua program kartu tersebut isinya sama dengan program besutan pemerintahan SBY.


Isu kenaikan BBM pun tak tentu arah. Banyak yang dicitrakan kolega dekat Jokowi malah berbalik menolak kebijakan ini. Istilah "kenaikan harga BBM" jauh lebih populer dibanding dengan "Pengurangan Subsidi BBM" yang sesungguhnya pesan substantial.

Hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum melakukan komunikasi terbuka kepada Legislatif terkait program-program pemerintah. Menteri-menterinya pun sibuk ikut-ikutan bikin blusukan program pencitraan mengikuti bosnya tanpa menyampaikan terlebih dahulu program inti mereka.

Tidak ada salahnya blusukan bertemu petani, Nelayan dan elemen rakyat lainnya, namun ini Indonesia, bukan Solo atau Jakarta. Arah kebijakan harus dikomunikasikan segera. Slogan, kerja-kerja-kerja tanpa arahan strategis dapat jadi kerja-nabrak-nabrak.

Ayo, tunggu apalagi pak Presiden. Segera sampaikan arah kebijakan kepada rakyat dengan komunikasi dan pesan kunci yang jelas. Jangan biarkan rakyat menunggu dan menunggu. Negara ini butuh arahan Sang Presiden. [***]

Penulis adalah pengamat komunikasi politik. Dapat dihubungi di akun Twitter @satriohendri.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya