Berita

Pesan Kunci

Tunggu Apalagi Jokowi?

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 12:35 WIB | OLEH: HENDRI SATRIO

PENGUMUMAN susunan Kabinet Kerja praktis merupakan informasi general strategis terakhir yang disampaikan Jokowi kepada rakyat. Namun setelah itu, tak ada lagi informasi strategis disampaikan Jokowi.

Hasilnya? Pesan Kunci komunikasi politik pemerintahan Jokowi kacau balau. Terlepas dari kisruh politik antar parpol yang saat ini terjadi, komunikasi politik pemerintahan kacau tak terarah. Terlalu banyak juru bicara (termasuk menteri) yang menyampaikan pesan morat marit.

Untuk Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar saja menteri-menteri Jokowi tidak satu pesan kunci. Para menteri bahkan cenderung blunder dan berpotensi memperburuk citra pemerintahan. Akibatnya banyak pihak yang meminta Jokowi mengakui bahwa dua program kartu tersebut isinya sama dengan program besutan pemerintahan SBY.


Isu kenaikan BBM pun tak tentu arah. Banyak yang dicitrakan kolega dekat Jokowi malah berbalik menolak kebijakan ini. Istilah "kenaikan harga BBM" jauh lebih populer dibanding dengan "Pengurangan Subsidi BBM" yang sesungguhnya pesan substantial.

Hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum melakukan komunikasi terbuka kepada Legislatif terkait program-program pemerintah. Menteri-menterinya pun sibuk ikut-ikutan bikin blusukan program pencitraan mengikuti bosnya tanpa menyampaikan terlebih dahulu program inti mereka.

Tidak ada salahnya blusukan bertemu petani, Nelayan dan elemen rakyat lainnya, namun ini Indonesia, bukan Solo atau Jakarta. Arah kebijakan harus dikomunikasikan segera. Slogan, kerja-kerja-kerja tanpa arahan strategis dapat jadi kerja-nabrak-nabrak.

Ayo, tunggu apalagi pak Presiden. Segera sampaikan arah kebijakan kepada rakyat dengan komunikasi dan pesan kunci yang jelas. Jangan biarkan rakyat menunggu dan menunggu. Negara ini butuh arahan Sang Presiden. [***]

Penulis adalah pengamat komunikasi politik. Dapat dihubungi di akun Twitter @satriohendri.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya