Yusril: Saya Wajib Ingatkan Presiden, Mengelola Negara Harus Berpedoman Konstitusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus pikirkan dampak pengambilan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara untuk program  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sedianya, dana CSR perusahaan digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tersebut dengan segala dampaknya. Jadi, selain harus memikirkan dasar hukumnya (baca: Yusril: Harus Ada Dasar Hukum Kalau Dana CSR BUMN Diambil Negara), presiden juga mesti pikirkan dampak kepada masyarakat yang dirugikan kegiatan perusahaan.

Menurut pakar tata negara, Yusril Ihza Mahendra, dana CSR pasti berkurang atau malah habis tersedot untuk mendanai program tiga kartu Presiden Jokowi, sehingga masyarakat lokal bisa kecewa. Daerah mereka rusak karena ditambang, tapi dana CSR-nya bukan untuk membantu masyarakat lokal, malah dipakai untuk danai prorgam tiga kartu.

"Apalagi, program tiga kartu dikaitkan dengan kompensasi kenaikan BBM yang bakal dilakukan pemerintah. Tidak ada hubungannya," urai Yusril lewat akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat pagi (7/11).

Yusril meminta Presiden Jokowi menyadari dampak serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya CSR BUMN. Dia juga tambahkan, sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Pulau Jawa, sementara bagian terbesar penerima program tiga kartu ada di Pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu Yusril mengatakan, dirinya merasa tidak perlu mengajari Presiden Jokowi yang notabene seorang nasionalis dari PDI Perjuangan, tentang dampak dari kebijakan terhadap keutuhan bangsa Indonesia.

"Namun saya berkewajiban untuk mengingatkan Presiden bahwa mengelola negara haruslah berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku. Niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan," tulisnya.

Kata Yusril, Presiden Jokowi bisa belajar dari Presiden pertama RI, Soekarno. Proklamator itu, sebut Yusril, adalah orang besar dan Bapak bangsa. Namun, salah satu kelemahan Presiden Soekarno yaitu sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yang dibuatnya sendiri

"Kelemahan itu membawa dampak yang besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya. Presiden Jokowi jangan mengulangi lagi kelemahan itu," pungkas Yusril di akun twitternya. [ald]