Bupati Kukar: Ketimbang "Kartu Sakti", Kami Lebih Butuh Buku dan Alat Kesehatan

. Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Rita Widyasari, meragukan program kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar atau "Kartu Sakti" yang digagas Presiden Joko Widodo bisa berjalan dengan baik di daerahnya, apalagi belum ada landasan hukum yang mendasari program tersebut.

"Saat ini, Kutai Kartanegara (Kukar) sudah membuat sekolah gratis. Dan, melalui Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) telah melindungi semua masyarakat yang memiliki KTP," kata Rita kepada beberapa saat lalu, Rabu (5/11).

Dalam pandangannya, program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat akan sulit dilaksanakan jika belum ada aturan pemerintah yang jelas dalam operasionalnya di lapangan.

Rita kemudian mengungkapkan pengalamannya ketika Kabupaten Kukar secara mandiri membantu pengobatan warganya yang menderita sakit menahun. Sebut saja warga Tenggarong, Yeni Marlina S.Ag, S.Pd, yang tinggal di Kelurahan Mangkurawang, Tenggarong, yang menderita sakit lupus. Pengobatannya yang membutuhkan biaya sebesar Rp 600 juta bisa ditutupi oleh jaminan kesehatan daerah.

"Ketimbang Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, lebih baik memberikan kami buku sekolah gratis dan alat kesehatan yang lebih modern, supaya kebijakan daerah dan pusat tidak tumpang tindih," tutup Rita.

Sebelumnya program Kartu Indonesia Pintar juga mendapat penolakan dari Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasannya, DKI sendiri sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar. Menurut Ahok lebih baik program itu diterapkan kepada daerah yang lebih membutuhkan. [ald]