Berita

Ross Garnaut/net

Dunia

Ekonom: Australia Hambat Upaya Dunia Atasi Perubahan Iklim

RABU, 05 NOVEMBER 2014 | 07:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Australia dinilai menghambat upaya masyarakat internasional untuk mengatasi perubahan iklim.

Ekonom yang juga merupakan mantan penasihat pemerintah Australia di masa kepemimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd, Profesor Ross Garnaut menilai, Australia gagal berkontribusi dalam pengurangan gas rumah kaca.

Ia menyebut, kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Australia melalui kebijakan Aksi Langsung untuk mengatasi perubahan iklim akan terjegal akibat emisi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang tidak tercakup dalam kebijakan tersebut.


Kebijakan Aksi Langsung itu sendiri, kata Garnaut yang juga mengajar di Australia National University, meliputi anggaran sebesar 2,2 miliar dolar AS yang digelontorkan pemerintah Australia untuk membayar perusahaan-perusahaan penghasil polusi terbesar agar mau memotong emisi dan menggunakan energi yang lebih bersih serta ramah lingkungan.

"Ini agak menyedihkan. Kami menghambat upaya dunia," kata Garnaut dikutip BBC (Selasa, 4/11).

Garnaut yang penah ditunjuk pemerintah untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap perekonomian Australia itu menyebut bahwa sebelum pemilu terakhir digelar negeri kanguru, partai-partai politik utama jelas mendukung komitemen Australia kepada PBB untuk mengurangi emisi tanpa syarat sebesar 5 persen pada tahun 2000 hingga 2020 mendatang. Kemudian secara bertahap akan meningkatkan presentase itu antara 15 persen hingga 25 persen, tergantung pada sejauh mana tindakan internasional.

Namun komitmen itu agaknya tergerus dalam pemerintahan Tony Abbot. Garnaut bereaksi atas pernyataan yang dibuat Abbott bahwa batubara merupakan dasar kemakmuran warga Australia dan akan seperti itu di masa mendatang.

Abbott juga menyebut bahwa bila dunia serius untuk mengangkat taraf hidup rakyat miskin, maka yang harus dilakukan adalah serius untuk membuat penggunaan terbaik dari batubara.

Padahal sebuah panel ahli yang didukung oleh PBB telah memperingatkan bahwa penggunaan bahan bakar fosil yang tak terbatas harus dihapus pada tahun 2100 mendatang demi menghindari dunia dari perubahan iklim yang berbahaya. Sementara panel antar pemerintah soal perubahan iklim menyebut bahwa sebagian besar listrik dunia harus bisa diproduksi dari sumber karbon rendah pada tahun 2050 mendatang. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya