Uni Afrika: Dua Minggu, Militer Burkina Faso Harus Serahkan Kekuasaan ke Sipil

Uni Afrika memberikan tenggat waktu selama dua minggu bagi militer di Burkina Faso untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Bila tidak, negara itu akan mendapatkan sanksi.

BBC (Senin, 3/11) mengabarkan, organisasi yang menaungi 54 negara Afrika itu menilai bahwa militer di Burkina Faso telah bertindak secara tidak konstitusional pasca mengambil alih kekuasaan dari Presiden Blaise Compaore.

Salah seorang pejabat Uni Afrika, Simeon Oyono Esono usai pertemuan Dewan Perdamaian dan Keamanan di Ethiopia menyebut, pengambilalihan kekuasaan oleh militer usai pengunduran diri sipil merupakan bentuk perampasan demokrasi.

Ia menegaskan, Burkina Faso akan mendapatkan sanksi bila militer gagal menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam kurun waktu dua minggu.

Diketahui, Compaore dipaksa untuk mengundurkan diri dari kekuasaannya usai pemberontakan rakyat yang protes atas upayanya memperluas kekuasaan yang telah didudukinya selama 27 tahun pada Jumat pekan lalu. Sejak saat itu, militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Isaac Zida mengambil alih kekuasaan dan berjanji akan segera membentuk pemerintahan transisi yang dipimpin sipil sesegera mungkin.

Dewan Perdamaian dan Keamanan Burkina Faso Sendiri diperkirakan akan bertemu kembali dalam waktu dua minggu mendatang untuk membahas lebih lanjut soal krisis di Burkina Faso. [mel]