Berita

Pertahanan

Revolusi Mental Jokowi Patut Dipertanyakan Jika Kepala BIN Masih dari Militer

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 15:29 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Berdasarkan UUD 1945 mengenai pertahanan dan keamanan negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Semuanya dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Menurut Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Dedy Rachmadi, konteks itu berarti mengamanatkan agar sistem pertahanan dan keamanan negara ini tidak lagi didominasi militer dan bergaya represif. Hal ini dikatakannya terkait nominasi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Marciano Norman.


"Ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Yang paham soal ini ya kalangan sipil," ujar Dedy dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Senin, 3/11).

Menurut Dedy, dalam menghadapi potret kehidupan sosial masa kini, bangsa Indonesia harus berkaca pada teori Maurice Duverger tentang antagonisme politik yang dipicu oleh egosentrisme individu atau kolektif. Di Indonesia, antagonisme ini muncul dari kalangan militer. Seolah enggan berbenah diri, rakyat sipil masih seringkali diintimadasi dan menjadi korban keganasan aparat bersenjata.

"Kita akan lihat nanti siapa Kepala BIN yang dipilih Jokowi. Apakah dari militer lagi atau dari kalangan sipil? Kalau dari militer lagi, maka komitmen revolusi mental Jokowi hanya omong doang alias omdo," tegas Dedy. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya