Berdasarkan UUD 1945 mengenai pertahanan dan keamanan negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
Semuanya dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
Menurut Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Dedy Rachmadi, konteks itu berarti mengamanatkan agar sistem pertahanan dan keamanan negara ini tidak lagi didominasi militer dan bergaya represif. Hal ini dikatakannya terkait nominasi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Marciano Norman.
"Ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Yang paham soal ini ya kalangan sipil," ujar Dedy dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Senin, 3/11).
Menurut Dedy, dalam menghadapi potret kehidupan sosial masa kini, bangsa Indonesia harus berkaca pada teori Maurice Duverger tentang antagonisme politik yang dipicu oleh egosentrisme individu atau kolektif. Di Indonesia, antagonisme ini muncul dari kalangan militer. Seolah enggan berbenah diri, rakyat sipil masih seringkali diintimadasi dan menjadi korban keganasan aparat bersenjata.
"Kita akan lihat nanti siapa Kepala BIN yang dipilih Jokowi. Apakah dari militer lagi atau dari kalangan sipil? Kalau dari militer lagi, maka komitmen revolusi mental Jokowi hanya omong doang alias omdo," tegas Dedy.
[ald]
