Berita

Akhmad Gojali Harahap

Politik

Rapatkan Barisan, Djan Faridz harus Lawan Kezaliman Pemerintah

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 15:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Agenda utama yang harus segera dilakukan Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz bersama jajarannya adalah konsolidasi total mulai dari pusat sampai ke tingkat ranting.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PPP periode 2011-2014, Akhmad Gojali Harahap, dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Senin, 3/11).

Selain itu, dia menegaskan, PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz harus merapatkan barisan untuk melawan "kezaliman" yang dilakukan pemerintah lewat Menkum HAM Yasonna H. Laoly. Karena Yasonna mengesahkan Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy tanpa lebih dulu mempelajari secara cermat apa yang terjadi di PPP dan aturan yang ada baik AD/ART PPP maupun undang-undang Parpol.


Menurutnya, keputusan pemerintah itu sangat politis dan akan memperparah konflik di tubuh partai berlambang Kabah tersebut.

"Ini adalah pola-pola 'Orde Baru' yang otoriter dan senang memecah belah warga bangsa demi keberlangsungan kekuasaannya. Ini sangat bertentangan dengan janji-janji Jokowi-JK pada saat kampanye yang ingin menciptakan stabilitas politik terjaga dengan baik," tegas Akhmad Gojali Harahap.

Djan Faridz terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi pada Sidang Paripurna X dalam Muktamar VIII PPP yang digelar di Jakarta.

Selain pemilihan Ketua Umum juga digelar pemilihan formatur. Yang terpilih sebagai formatur adalah 1. H.Djan Faridz (Ketua Umum/Ketua Formatur), 2. KH Maemoen Zubeir (Ketua Majelis Syari'ah Demisioner/anggota), 3. H.Suryadharma Ali (Ketua Umum Demisioner/Anggota), 4. Faisal Amin (Ketua DPW NAD/anggota), 5. Ibnu Hajar (Ketua DPW Sumsel/anggota), 6. Ja'far Al-katiri (Ketua DPW Sulut/anggota), 7. Yul Haidir (Ketua DPW Papua Barat/anggota), 8. Haji Lulung Lunggana (Ketua DPW DKI/anggota), 9. Nur Hasanah (Ketua DPW Kalteng/anggota), 10. Arief Mudatsir Mandan (Ketua DPW Jateng/anggota), 11. Syukri Fadoly (Ketua DPW DIY/anggota).

Para formatur ini bekerja selama satu minggu untuk menyusun kepengurusan periode 2014-2019.

"Alhamdulillah semua proses Muktamar VIII di Jakarta pada 30 Oktober-02 November 2014 berjalan dengan baik. Semua prosesi Muktamar yang diikuti 900-an peserta, dan 300-an peninjau terselesaikan sebagaimana diatur dlm AD/ART," demikian Gojali yang juga Sekretaris Panitia OC Muktamar VIII PPP. [zul]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya