Berita

Akhmad Gojali Harahap

Politik

Rapatkan Barisan, Djan Faridz harus Lawan Kezaliman Pemerintah

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 15:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Agenda utama yang harus segera dilakukan Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz bersama jajarannya adalah konsolidasi total mulai dari pusat sampai ke tingkat ranting.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PPP periode 2011-2014, Akhmad Gojali Harahap, dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Senin, 3/11).

Selain itu, dia menegaskan, PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz harus merapatkan barisan untuk melawan "kezaliman" yang dilakukan pemerintah lewat Menkum HAM Yasonna H. Laoly. Karena Yasonna mengesahkan Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy tanpa lebih dulu mempelajari secara cermat apa yang terjadi di PPP dan aturan yang ada baik AD/ART PPP maupun undang-undang Parpol.


Menurutnya, keputusan pemerintah itu sangat politis dan akan memperparah konflik di tubuh partai berlambang Kabah tersebut.

"Ini adalah pola-pola 'Orde Baru' yang otoriter dan senang memecah belah warga bangsa demi keberlangsungan kekuasaannya. Ini sangat bertentangan dengan janji-janji Jokowi-JK pada saat kampanye yang ingin menciptakan stabilitas politik terjaga dengan baik," tegas Akhmad Gojali Harahap.

Djan Faridz terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi pada Sidang Paripurna X dalam Muktamar VIII PPP yang digelar di Jakarta.

Selain pemilihan Ketua Umum juga digelar pemilihan formatur. Yang terpilih sebagai formatur adalah 1. H.Djan Faridz (Ketua Umum/Ketua Formatur), 2. KH Maemoen Zubeir (Ketua Majelis Syari'ah Demisioner/anggota), 3. H.Suryadharma Ali (Ketua Umum Demisioner/Anggota), 4. Faisal Amin (Ketua DPW NAD/anggota), 5. Ibnu Hajar (Ketua DPW Sumsel/anggota), 6. Ja'far Al-katiri (Ketua DPW Sulut/anggota), 7. Yul Haidir (Ketua DPW Papua Barat/anggota), 8. Haji Lulung Lunggana (Ketua DPW DKI/anggota), 9. Nur Hasanah (Ketua DPW Kalteng/anggota), 10. Arief Mudatsir Mandan (Ketua DPW Jateng/anggota), 11. Syukri Fadoly (Ketua DPW DIY/anggota).

Para formatur ini bekerja selama satu minggu untuk menyusun kepengurusan periode 2014-2019.

"Alhamdulillah semua proses Muktamar VIII di Jakarta pada 30 Oktober-02 November 2014 berjalan dengan baik. Semua prosesi Muktamar yang diikuti 900-an peserta, dan 300-an peninjau terselesaikan sebagaimana diatur dlm AD/ART," demikian Gojali yang juga Sekretaris Panitia OC Muktamar VIII PPP. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya