Asap Pekat Masih Mengepung Sumsel dan Kalimantan

Sebaran asap yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan (Sumsel) menyebar ke Palembang, sebagian wilayah Sumsel lainnya dan Jambi.

Selama Oktober 2014, jumlah hotspot di Sumsel sebanyak 3.282, dimana 2.420 atau 74 persennya berasal dari OKI. Sementara itu, dalam pantauan satelit Modis pada hari ini pukul 05.00 WIB, hotspot  (titik api) di Kalimantan Tengah berjumlah 125, Sumsel 37, Kalimantan Selatan 29 dan Kalimantan Timur 20.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang  terus berulang setiap tahun tampaknya tidak menjadi pembelajaran untuk mencegah secara tuntas. Nyatanya hotspot dan asap masih berlangsung setiap tahun.

Sedangkan Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah meminta penanganan bencana asap terus dilakukan hingga padam.

"Yang akan datang diarahkan kepada Satgas Darat dan Satgas Penegakan Hukum adalah untuk pencegahan. Tanpa pencegahan, akan sia-sia upaya pemadaman dari udara," ujar Syamsul, seperti dalam rilis yang dikirimkan Sutopo.

Menurut BMKG, pertengahan November ini curah hujan masih terbatas dan pembakaran akan marak lagi. Karena itu upaya yang harus dilakukan adalah pencegahan. Aparat di tingkat RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan hingga kabupaten/kota  harus bertindak sejak dini di wilayah masing-masing melakukan pencegahan. Pemerintah pusat tetap hadir membantu Pemda.

"Jadi titik beratnya di pencegahan dan ini tugas pemda hingga level terdepan.  Jangan dialihkan ke pemadaman yang lebih ke tanggung jawab pemerintah pusat," tegas Syamsul.

Lebih lanjut Syamsul Maarif mengatakan, keberhasilan dan kegagalan penanggulangan bencana asap tergantung pada pencegahan. Saat ini diharapkan satgas-satgas di daerah melakukan usaha bersama ke lapangan untuk mencegah pembakaran. Dan perlu juga melibatkan TNI, Polri dan penegak hukum lainnya.

"BNPB masih mengerahkan helikopter, pesawat dan modifikasi cuaca untuk memadamkan api. Lebih dari Rp 330 milyar digunakan untuk itu," jelas Sutopo menambahkan. [ald]