Menko Polhukam: Pimpinan DPR Jangan jadi Bagian dari Masalah

Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar DPR bersatu. Persatuan dan kesatuan ini penting karena akan dicontoh rakyat.

Tapi tampaknya, 'perpecahan' masih terus berlanjut. Pasalnya, setelah menggelar rapat paripurna Jumat kemarin, pimpinan DPR tandingan bentukan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan mengadakan rapat konsultasi pemilihan alat kelengkapan dewan besok. (Baca juga: Effendi Simbolon: Kami Tidak Main-main Membuat DPR Tandingan)

Apa tanggapan Jokowi terhadap hal tersebut? Dan apa langkah yang akan ia ambil?

Namun, jawaban dari Jokowi belum didapat. Karena nomor teleponnya, 08122600960, saat dihubungi RMOL tidak aktif. (Baca juga: Ketua DPR: Kami Tidak Terpengaruh "DPR Tandingan", Rakyat yang Menilai)

Sementara itu, Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edy Purdijatno mengungkapkan, perpecahan di DPR saat ini merupakan masalah internal parlemen. Namun dia yakin, hal itu akan bisa lekas teratasi.

"Masalah ini adalah masalah internal DPR. Seharusnya pimpinan DPR bisa mengayomi seluruh anggotanya 560 orang, tidak memihak golongan tertentu. Pimpinan DPR jangan menjadi bagian dari masalah, sehingga tidak terkesan memihak golongan tertentu. Musyawarahkan dengan baik dan adil. Insyaallah masalah ini cepat selesai, rakyat menunggu," ungkap Tedjo yang juga politikus Nasdem ini kepada RMOL sesaat lalu.

Pembentukan DPR tandingan ini karena kubu pendukung Jokowi ini tidak terima fraksi-fraksi yang tergabung Koalisi Merah Putih menyapu bersih pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. (Baca juga: Andi Arief Ajak KIH Belajar dari Sejarah). [zul]