Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menelusuri rekam jejak figur yang akan ditempatkan sebagai Direktur Utama Pertamina. Langkah ini guna memastikan perusahaan minyak pelat merah itu dipimpin orang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
"Tentu saja KPK menyambut baik jika memang dilibatkan dalam seleksi
calon pejabat struktural," ujar Deputi Pencegahan KPK Johan Budi ketika dihubungi wartawan (Sabtu, 1/11).
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pengisi kursi Dirut Pertamina yang kosong ditinggalkan Karen Agustiawan akan ditetapkan dalam waktu dua minggu kedepan. Desakan agar KPK dilibatkan dalam rekrutmen pimpinan di Perrtamina menguat seiring sejumlah nama yang disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Dirut Pertamina terseret masalah hukum.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pengisi kursi Dirut Pertamina yang kosong ditinggalkan Karen Agustiawan akan ditetapkan dalam waktu dua minggu kedepan. Desakan agar KPK dilibatkan dalam rekrutmen pimpinan di Perrtamina menguat seiring sejumlah nama yang disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Dirut Pertamina terseret masalah hukum.
Salah satu nama yang masuk radar calon Dirut Pertamina adalah Raden Priyono, mantan Ketua BP Migas. Sosok Raden dinilai tidak bersih, dia disebut-sebut terlibat kasus sewa kapal tanker Joko Tole.
Sementara Rini Sumarno disebut-sebut akan mencalonkan Ahmad Faisal, Hari Karyulianto dan kakak kandungnya, Ari Soemarno. Ari dan Rini, pernah diperiksa untuk dua kasus yang berbeda yang kini menggantung penanganan kasusnya di KPK. Ari Soemarno diperiksa untuk kasus innospec, sementara Rini diperiksa untuk penyelidikan kasus Surat Keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Rini sendiri, sempat membantah nama-nama itu akan dimasukan di struktur Pertamina.
Raden Priyono, menurut Kordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, ditengarai mengetahui sepak terjang PT Kernel Oil Pte Ltd sejak SKK Migas masih bernama BP Migas.
Selain itu, Raden Priyono juga terlibat dalam pengadaan kapak tanker Joko Tole. Pada kasus ini, ada aroma tak sedap terkait dugaan mark up penyewaan kapal Floating Production Unit (FPU) BW Joko Tole yang dilakukan Kangean Energy Indonesia Ltd, anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), unit usaha Grup Bakrie
Harga sewa mengalami peningkatan beberapa kali. Semula, masa umur sewa 5 tahun dinaikkan menjadi 14 tahun, harga kapal disewa senilai 400 juta dolar AS, lalu meningkat menjadi 870 juta dolar AS, dan terakhir menjadi 1,2 miliar dolar AS. Ini berarti ada mark up hingga 700 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7 triliun.
Johan mengatakan KPK tidak hanya bersedia menelusuri rekam jejak calon Dirut Pertamina, tetapi juga berencana mengkaji sejumlah persoalan di Pertamina.
"KPK akan lakukan kajian pengelolaan migas," kata Johan yang juga juru bicara KPK.
[dem]
