Berita

Mahfudz Siddiq/net

Politik

Mahfudz Siddiq: Kami Menunggu Koalisi Indonesia Hebat Selesaikan Urusan Rumah Tangganya

SABTU, 01 NOVEMBER 2014 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Manuver PDI Perjuangan dan teman-temannya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan adalah imbas dari perseteruan internal yang belum selesai di antara anggota KIH.

"Saya secara pribadi merasa tidak perlu ikut bicara atau komentar. Dalam pandangan saya dan teman-teman lain, wacana yang muncul dari manuver politik ini kan sebenarnya masalah yang belum selesai di antara Koalisi Indonesia Hebat," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).

Saat ini, akunya, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya berusaha memberikan waktu dan ruang yang cukup kepada mereka (KIH) agar urusan internal mereka selesai.


Persoalan internal KIH itu semakin terbukti dengan penolakan dari politisi ulung di PDIP, Pramono Anung, yang tidak menerima diangkat sebagai Ketua DPR versi KIH.

"Kalau beberapa hari lalu ada rilis akan ada paripurna tandingan dan pimpinan DPR tandingan, salah satu yang disebut sebagai calon adalah Pramono Anung. Tapi, Pramono Anung sendiri menarik diri. Jumat kemarin saya lihat di media dia tak muncul sebagai Ketua DPR pihak sana," ujar Mahfudz yang juga menjabat Ketua Komisi I DPR RI.

"Kalau tadi disebut ada lima fraksi yang ikut paripurna KIH kemarin, menurut saya PPP (versi Romahurmuziy) juga abu-abu. Dia bagian dari KMP atau KIH juga belum jelas karena masalah di dalam dirinya belum selesai," tambah dia.

Dia menyarankan, urusan rumah tangga KIH harus diselesaikan lebih dulu, termasuk yang menyangkut pembagian kekuasaan di eksekutif.

"Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika proses lobi politik berjalan, ketika paripurna gagal tetapkan susunan Alat Kelengkapan, beberapa fraksi (KIH) katakan sudah siap setorkan nama. Tapi menunggu kabinet terbentuk," ujarnya.

Namun, ketika kabinet diumumkan, ada bagian dari KIH yang puas dan tidak puas. Sehingga rencana menyetorkan nama anggota Komisi kepada pimpinan DPR yang sah itu tidak terlaksana.

"Di media ada pernyataan petinggi politik (KIH) yang ungkapkan kekecewaan itu. Kami lihat ada persoalan internal yang belum selesai, sementara kami sifatnya menunggu," jelasnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya