Berita

Mahfudz Siddiq/net

Politik

Mahfudz Siddiq: Kami Menunggu Koalisi Indonesia Hebat Selesaikan Urusan Rumah Tangganya

SABTU, 01 NOVEMBER 2014 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Manuver PDI Perjuangan dan teman-temannya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan adalah imbas dari perseteruan internal yang belum selesai di antara anggota KIH.

"Saya secara pribadi merasa tidak perlu ikut bicara atau komentar. Dalam pandangan saya dan teman-teman lain, wacana yang muncul dari manuver politik ini kan sebenarnya masalah yang belum selesai di antara Koalisi Indonesia Hebat," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).

Saat ini, akunya, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya berusaha memberikan waktu dan ruang yang cukup kepada mereka (KIH) agar urusan internal mereka selesai.


Persoalan internal KIH itu semakin terbukti dengan penolakan dari politisi ulung di PDIP, Pramono Anung, yang tidak menerima diangkat sebagai Ketua DPR versi KIH.

"Kalau beberapa hari lalu ada rilis akan ada paripurna tandingan dan pimpinan DPR tandingan, salah satu yang disebut sebagai calon adalah Pramono Anung. Tapi, Pramono Anung sendiri menarik diri. Jumat kemarin saya lihat di media dia tak muncul sebagai Ketua DPR pihak sana," ujar Mahfudz yang juga menjabat Ketua Komisi I DPR RI.

"Kalau tadi disebut ada lima fraksi yang ikut paripurna KIH kemarin, menurut saya PPP (versi Romahurmuziy) juga abu-abu. Dia bagian dari KMP atau KIH juga belum jelas karena masalah di dalam dirinya belum selesai," tambah dia.

Dia menyarankan, urusan rumah tangga KIH harus diselesaikan lebih dulu, termasuk yang menyangkut pembagian kekuasaan di eksekutif.

"Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika proses lobi politik berjalan, ketika paripurna gagal tetapkan susunan Alat Kelengkapan, beberapa fraksi (KIH) katakan sudah siap setorkan nama. Tapi menunggu kabinet terbentuk," ujarnya.

Namun, ketika kabinet diumumkan, ada bagian dari KIH yang puas dan tidak puas. Sehingga rencana menyetorkan nama anggota Komisi kepada pimpinan DPR yang sah itu tidak terlaksana.

"Di media ada pernyataan petinggi politik (KIH) yang ungkapkan kekecewaan itu. Kami lihat ada persoalan internal yang belum selesai, sementara kami sifatnya menunggu," jelasnya. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya