Berita

Politik

Selalu Lebih Buruk dari Kebun Binatang…

KAMIS, 30 OKTOBER 2014 | 08:29 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

SELAIN Tuhan Yang Maha Kuasa, nampaknya tak akan ada kekuatan yg mampu mencegah keruntuhan sistem negara era reformasi yang pasti berdampak pada timbulnya baratayudha.

Bila krisis yang menimpa sebuah negara masih menyentuh aspek politik & ekonomi, itu masih relatif mudah diatasi. "Ada banyak negara di dunia yg sering mengalami krisis ekonomi & krisis jatuh bangun pemerintahan, tapi masih tetap kokoh berdiri".

Namun, jika sebuah bangsa telah mengalami krisis yang menyentuh jantung kehidupannya, yaitu krisis moralitas & nilai-nilai yg menjadi perekat & panduan kehidupan bernegara, maka kita tak akan mampu mencegah jalannya bangsa tersebut menuju keruntuhannya.


Sejarah mengajarkan, selain invasi bangsa asing & bencana alam, tenggelamnya sebuah bangsa juga disebabkan karena runtuhnya moralitas & nilai-nilai, yang mengubah kebersamaan menjadi mementingkan kepentingan individu & kelompok (agama, suku & parpol), mengubah rasa saling percaya jadi saling curiga, mengubah persatuan jadi perpecahan.

"Karena itu, kita hanya bisa memimpin mempercepat & mengarahkan keruntuhan sistem negara era reformasi yg pasti berdampak 'baratayudha', untuk tujuan meminimalisasi ekses negatif terhadap masa depan bangsa & negara".

Apapun obat mujarabnya, rasanya saat ini sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit bangsa yg telah kronis. Kini, keruntuhan moral & nilai-nilai telah menimpa mereka yang berkuasa di eksekutif, yudikatif & legislatif, juga di gerakan masyarakat sipil (LSM & gerakan mahasiswa, intelektual & ulama). Bahkan, media massa yang harusnya menjadi kekuatan kontrol yang independen, tapi justru menjadi alat kepentingan parpol maling.

Tak perlu heran jika Sidang DPR & MPR selalu lebih buruk dari kebun binatang, lantaran anggotanya adalah produk yang tak lepas dari sistem & situasi politik Pemilu 2014 yang diwarnai politik uang & menipu rakyat. [***]

Penulis adalah tokoh Petisi 28.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya